KASUS

LASKAR RAKYAT JOKOWI MINTA KPK USUT TUNTAS KASUS MEGAKORUPSI DI PLN

HARIANTERBIT.CO – Sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT), Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) telah melakukan investigasi, advokasi dan massa aksi terhadap PLN, khususnya proyek pembangunan pengadaan listrik 35.000 Megawatt yang teknis pengadaan dilakukan oleh anak perusahaan PLN perlu mendapat pengawalan yang sunggguh-sungguh. Mengingat kejadian-kejadian sebelumnya pengadaaan listrik selalu menjadi ajang kepentingan pihak-pihak lain yang hanya mencari keuntungan untuk kelompok sendiri alias korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sesuai dengan tuntutan reformasi, masyarakat berhak untuk mengawasi proses pemerintah berjalan sesuai asas good governance dan clean government, sehingga setiap aktivitas pemerintahan mempunyai public akuntability. “Ini sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk menjadi mata dan telinga dalam pengawasan programnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan dengan program Nawacita,” kata Koordinator Nasional (Kornas) Laskar Rakyat Jokowi yang juga Sekjen LRJ Ridwan Hanafi SH, MH, dalam keterangan persnya yang diterima HARIANTERBIT.co, saat menggelar aksi massa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/8).

Khususnya dalam program pengadaan listrik di lima tahun massa pemerintahan dengan program 35.000 MW, agar pemerintah dapat berjalan dalam koridor yang baik dan benar, yakni PT Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa yang dirinci sebagai berikut, LRJ dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai organisasi massa pendukung Presiden Jokowi mendapat pengaduan dari masyarakat, bahwa pengadaan listrik 35.000 MW di PLN diindikasikan syarat dengan KKN yang bernilai triliunan rupiah dengan modus operandi menaikkan harga dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri), dan selisihya dikorupsi dan dibagi-bagi dengan pihak-pihak kekuasaan.

“Menyurati Indonesia Power sebagai pelaksana teknis pengadaan pembangkit yang kita ketahui tender pengadaannya tidak dilakukan dengan syarat-syarat tender PLN yang lazim dilakukan, surat LRJ kurang mendapat tanggapan yang baik, sehingga Laskar Rakyat Jokowi pada 28 Juni 2018, menindaklanjutinya dengan aksi massa ke Indonesia Power dan di lanjutkan ke Kantor Pusat PLN,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LRJ Drs Johanes KK mengungkapkan, melihat adanya indikasi perilaku KKN tidak hanya di PT Indonesia Power, dan diindikasikan juga terjadi di Pembangkit Jawa Bali, maka dengan itu LRJ juga melayangkan surat tentang pertanyaan akan indikasi ketidakbenaran prosedur pengadaan pembangkit yang dilakukan di Pembangkit Jawa Bali. Dan menindaklanjuti dengan aksi massa pada 2 Juli 2018, di Kantor PJB Surabaya.

“Hari Jumat (13/7) sore yang lalu, KPK menangkap tangan yang dilakukan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Saragih dalam kasus Pembangkit PLTU Riau I, sesuai dengan kewenangan dan mencermati serta terus menerus memantau perkembangannya. LRJ sangat mengapresiasi KPK, terutama perkembangan keterlibatan Direktur PLN Sofyan Basir yang kami anggap merupakan titik sentral dari kasus megakorupsi di PLN,” kata Johanes.

“Penilaian kami berdasarkan pengaduan masyarakat dan laporan masyarakat yang dipercaya kebenarannya, Sofyan Basir sebagai komando tertinggi di PLN diindikasikan mengatur semua tender dan menentukan siapa pemenang dan siapa perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang dan pelaksanaan,” tambahnya.

Di mana, ujar Johanes, itu semua dilakukan dengan melakukan mark up dari harga HPS PLN. Selisih harga mark up dibagikan kepada pejabat-pejabat tertentu (terbukti dengan tanggap tangan KPK), ini dilakukan Sofyan Basir dengan motif untuk memperkaya diri dan kelompoknya, serta untuk kelanggengan dan peningkatan kariernya di kekuasaan.

“Perlakuan yang dilakukan KPK kepada Sofyan Basir sejak OTT Eni Saragih dalam pengembangan perkara kasus Riau 1 ini, telah sangat membesarkan hati bagi kami, yaitu berupa penyitaan cctv dan rekaman di rumah Idrus Marham dan Sofyan Basir, walaupun statusnya masih sebagai saksi, terakhir adalah penyitaan telepon genggam Sofyan Basir setelah di periksa,” imbuh Johanes.

Johanes menjelaskan, di mana menurut pemantauan kami dari cara kerja KPK memperluaskan saksi yang seperti ini, menyatakan bahwa yang bersangkutan 99 persen adalah calon tersangka. “Namun perkembangan dan isu yang kami dengar, Sofyan Basir dan Idrus Marham mempunyai jaringan yang kuat di kekuasaan maupun di KPK itu sendiri, sehingga kami merasa perlu untuk mengawal dan menuntut, serta mendukung KPK untuk tidak mundur selangkah pun terhadap usaha kelompok pro korupsi dan anti-KPK dalam menghancurkan korupsi di Indonesia,” tandasnya.

Tindak Tegas
Dalam aksi yang kami lakukan hari ini, lanjut Johanes, minta KPK tindak tegas segera yang terlibat dalam operasi tangkap tangan proyek pembangkit listrik PLN Riau I tidak hanya Eni Saragih dan Johanes Kotjo penerima dan pemberi suap, tapi juga Idrus Marham dan Sofyan Basir terindikasi kuat sebagai aktor utama kasus.”KPK untuk tidak takut menjadikan keduanya tersangka. KPK harus selidiki ke mana uang fee 2,5 persen sesuai pengakuan Eni Saragih dari total nilai proyek pembangkit Riau I, yang nilainya kami estimasi sejumlah lebih Rp300 miliar,” kata Johanes menegaskan.

Johanes menegaskan, jika kedua oknum yakni dan Sofyan Basir dan Idrus Marham belum tersangka dalam tempo satu bulan ini, kami Laskar Rakyat Jokowi meminta KPK melakukan gelar perkara sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2001 tentang PTPK, dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam PPTK.

“Kami siap untuk mengutus pengacara dan ahli hukum pidana untuk gelar perkara tersebut. Kami ingatkan KPK, tanpa gelar perkara yang terbuka kepada publik khusus untuk Sofyan Basir dan Idrus Marham, KPK tidak coba-coba untuk mendeponir kasus ini,” tandasnya.

“Kami menuntut ini sebagai tanda, bahwa KPK itu masih tegak sebagai lembaga yang menjunjung tinggi pertanggungjawaban publik (public accuntability), dan ruh reformasi sebagai ibu kandung yang melahirkan KPK. Jika Sofyan Basir dan Idrus Marham belum menjadi tersangka, dan pihak KPK belum juga melakukan gelar perkara dalam tempo satu bulan ini, kami akan membawa perkara ini kepada Bareskrim Polri,” pungkas Wakil Ketua LRJ Drs Johanes KK. (*/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *