NASIONAL

FERRY BATARA: ANGGARAN HARUS TRANSPARAN DAN TAAT HUKUM

HARIANTERBIT.CO – Pemerintah Kota Depok dalam menyampaikan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2019, harus transparan dan taat hukum untuk kepentingan publik dan masyarakat Kota Depok khususnya.

Demikian diingatkan Bacaleg Dapil VI Jabar, Ferry Batara, saat ditemui di Sawangan, Depok, Kamis (16/8).

Menurut Ferry, secara spesifik plafon anggaran yang nantinya akan ditetapkan menjadi rancangan APBD Kota Depok tahun 2019 yang harus berdasarkan beberapa hal penting dan perlu menjadi perhatian Wali Kota Depok dan jajarannya.

Hal tersebut, lanjutnya, yaitu anggaran daerah Kota Depok harus bertumpu kepada kepentingan publik, dan juga anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik berpenghasilan rendah.

“Anggaran daerah juga harus dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran,” katanya menandaskan.

Selain itu, anggaran daerah harus pula dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran dan pendapatan. “Dan, anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme pada setiap perangkat daerah,” tutur Ferry Batara. (**)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *