NASIONAL

DUGAAN MAHAR POLITIK SANDIAGA, YUSRIL: SKANDAL MEMALUKAN DAN MEMILUKAN

HARIANTERBIT.CO – Kicauan petinggi Partai Demokrat Andi Arief soal dugaan mahar Rp500 miliar untuk PAN dan PKS mendapat sorotan publik. Sebab, jika dugaan mahar itu benar maka bisa masuk ranah pidana.

Berdasar pada Pasal 228 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan, bahwa partai politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun. Sanksi pidana bisa dipenjara maksimal 72 bulan dan pidana bisa dikenakan ke pemberi atau penerima.

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, jika dugaan adanya mahar politik senilai Rp1 triliun dari Sandiaga Uno terkait pencalonannya sebagai cawapres Prabowo Subianto sudah masuk ke ranah hukum. Yusril mengatakan bahwa jika uang tersebut memang ada, walaupun alasannya untuk kebutuhan kampanye. Oleh karena itu, kata Yusril, penegak hukum bisa melakukan kajian dan mendalami terhadap dugaan tersebut.

“Oleh karena apa yang dikatakan saudara Andi Arief itu diakui Pak Sandiaga Uno bahwa uang itu memang ada, tapi tidak dalam bentuk mahar tapi untuk dana kampanye katanya begitu. Nah ini kan jadi persoalan hukum,” jelas Yusril di sela kesempatannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/8).

Meski bukan berbentuk mahar namun untuk dana kampanye, sekiranya uang tersebut musti ditelisik lebih dalam lagi apakah ada unsur mahar. Yusril meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusutnya.

“Karena ini sudah menjadi masalah hukum, saya kira lebih obyektif kalau aparat hukum mengusut masalah ini, sebuah tindak pidana atau tidak. Dan jika ini benar ada pidana, sungguh memalukan dan memilukan,” tandas Yusril.

Saat disoal dukungan partainya, PBB akan mendukung siapa? Yusril mengaku masih akan menunggu hasil Ijtima Ulama II. Ketum PBB ini menegaskan jika partainya akan manut apa yang menjadi putusan Ijtima Ulama.

“Saya melihat pada penentuan cawapres ini, ternyata Jokowi sepertinya lebih tunduk pada fatwa ulama dibandingkan Prabowo. Tapi PBB akan mencoba melihat apa hasil Itjima Ulama Jilid 2 ini, baru PBB akan menentukan sikap,” kata mantan Menkumham ini. (**)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *