HARIANTERBIT.CO – Di tengah munculnya penegasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tentang harga mati netralitas Polri dalam Pilkada, Indonesia Police Watch (IPW) justru mengingatkan, sepertinya Kapolri perlu kembali menegaskan sikap Polri yang independen di Pilkada 2018. Sebab beberapa hari menjelang pelaksanaan pilkada, laporan ketidaknetralan anggota kepolisian terus bermunculan.
Meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengkampanyekan paslon tertentu, tapi aksi ketidaknetralan polisi di berbagai daerah masih saja terjadi. Demikian disampaikan Indonesia Police Watch (IPW) melalui press release-nya hari ini.
Penegasan tentang netralitas Polri disampaikan Tito Karnavian saat berdiskusi dengan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Sabtu lalu (23/6). Pigai dalam penjelasannya menyebutkan, berbagai kebijakan dan perintah sebagai commander wish dari Kapolri, baik perintah lisan, tertulis dan juga melalui teleconference, sedang dilakukan
IPW mencatat, 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumatera Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke Polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi ada oknum anggota DPR ikut ikutan mempengaruhi ketidaknetralan tsb.
Akibat ketidaknetralan polisi ini warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Padahal warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum oknum kepolisian pada Paslon tertentu. Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga proses demokratisasi di daerah itu.
Melihat situasi panas ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantaranya perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu.
Tak hanya di Tapanuli Utara, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah. Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang, menurut IPW, memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018. Untuk itu Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik.
Isu ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018 telah membuat panas situasi di sejumlah daerah. Jajaran TNI dan kalangan kepolisian yang setia menjaga netralitas institusinya mengkhawatirkan situasi ini. Ketidaknetralan polisi ini bukanlah yang pertama. Di pilpres 2009 ketidaknetralan polisi sempat marak. Sejumlah kaos partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah Polsek dan polres. IPW berharap kasus ini tidak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.
Namun masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di pilkada 2018. Untuk menertibkan ulah oknum oknum ini dan untuk menciptakan pilkada 2018 yang damai, Kapolri perlu kembali menekankan netralitas kepolisian dan segera menindak anggota polisi yang berpihak pada Paslon tertentu. (lya)
