RENUNGAN

HUKUM IKON PERADABAN?

Oleh: Brigjen Pol Dr Chryshnanda Dwilaksana MSi

HEADLINE koran Kompas tanggal 6 Juni 2018: “RUU KUHP Harus Dikawal”. Judul ini aneh sekaligus memunculkan pertanyaan ada apa? Apa yg mesti dikawal? Adakah yang membahayakan? Kalau ikon peradaban harus dikawal, apakah ada perebutan atau ada konflik kepentingan atau mungkin ada ketidakwarasan?

Konsekuensi apa yang ditulis dalam hukum atau undang-undang adalah kewenangan dan berdampak pada sumber daya yang salah satunya adalah anggaran.

Apakah di dalam kewenangan bisa menjadi suatu kesewenang-wenangan yang justru menjadi perusak peradan?

Dalam karikatur opini digambarkan sebelum dan sesudah model hukum KUHP yang menunjukkan dahulu sudah sangar dan menakutkan sekarang lebih lagi.

Apa hubungan karikatur dengan headline tadi? Adakah kejanggalan dan sisipan kepentingan dalam kewenangan yang semakin menakutkan? Kalau jawabanya iya, berarti ada yang sakit dalam peradaban bangsa ini.

Apakah para pakar, para pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan undang-undang belum mampu membangun suatu aturan yang mampu menjadi ikon peradaban? Ataukah mata hatinya dibutakan dengan materi-materi kepentingan, dan sebagainya? Kalau jawabanya iya, maka amatlah sedih Ibu Pertiwi ini mengapa peradaban justru dijadikan ajang kesempatan-kesempatan yang bisa menimbulkan konflik baru.

Hukum merupakan kesepakatan politik untuk:

  1. Menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berarti keteraturan sosial ini dijaga dan diatur agar produktivitas warga masyarakat ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  2. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna hukum dibuat untk menyelesaikan konflik secara beradab, mencegah agar tidak terjadi konflik yang lebih luas, melindungi mengayomi dan melayani korban, serta para pencari keadilan, membangun budaya tertib dan kepatuhan hukum agar ada kepastian, serta menjadi bagian dari edukasi.

Apakah poin-poin di atas yang harus dikawal atau kewenangan-kewenangan yang harus dikawal? Semoga kawalan ini bukan karena kekawatiran, melainkan suatu keikutsertaan berbagai pihak bersamasama peka peduli akan peradaban bangsa. Di samping itu hukum dapat memberikan keadilan secara sosial yang semakin meningkat, dan beradabnya manusia yang semakin manusiawi. (Penulis adalah Dirkamsel Korlantas Polri)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *