AKTUAL KASUS

MENAG BLUNDER POLITIK, DAFTAR MUBALIG HARUS DICABUT

HARIANTERBIT.CO – Menteri Agama, mundurlah. Ciri pemimpin yang berjiwa besar itu mau mundur kalau ternyata keputusannya keliru. Begitulah pernyataan tokoh reformasi, yang juga mantan Ketua MPR Amien Rais saat berada di Senayan, Senin (21/5).

Ketua Dewan Kehormatan PAN itu ditanya pendapatnya tentang daftar 200 penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Daftar itu kini terus membuat gaduh. Nyaris, tak ada muballigh atau ulama yang membenarkan langkah Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin mengeluarkan daftar tersebut. Bahkan tak sedikit yang mengeritiknya sebagai upaya pengkotakan, blunder, dan berpotensi memecahbelah ulama.

Tidak juga Ketua Umum PBNU KH Agil Siradj, yang selama ini dikenal tidak pernah berseberangan dengan pemerintah. Agil malah mengatakan, seharusnya Menteri Agama mendaftar (merilis-red) yang dilarang berceramah, bukan justru muballigh yang boleh berceramah karena jumlahnya sangatlah banyak.

Menurut Amien, rekomendasi mubaligh yang dikeluarkan Kemenag merupakan kebijakan keliru. Kebijakan Kemenag tersebut harus dibatalkan karena membuat gusar masyarakat.

Kebijakan itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Untuk itu, Amien meminta Lukman dan Presiden Joko Widodo merespons aspirasi masyarakat, membatalkan kebijakan itu agar tidak menimbulkan polemik.

“Jadi Pak Lukman Hakim atau yang di atasnya, Pak Presiden itu melihat aspirasi masyarakat. Cabut, but, selesai,” ujar Amien.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut kebijakan Kemenag tersebut sebagai bentuk kekonyolan dan harus dicabut.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga memberika komentar pedas. ‘’Kementerian agama blunder….blunder besar. Cabut dan minta maaf,’’ kata Zulhas –panggilannya– ketika ditanya. Maksudnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin harus minta maaf kepada masyarakat.

‘’Kita harusnya mempersatukan, bukan memecah belah…ya. Ini separuh diambil, separuh dipijak, gak boleh begitu, itu mecah belah namanya,’’ tegas Zulhas, seraya menekankan Lukman Hakim menarik daftar itu.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan juga beranggapan rekomendasi 200 Mubalig versi Kementerian Agama (Kemenag) yang tidak tetap, bisa membingungkan Umat Islam. Apalagi, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi pernah mengatakan 200 nama mubalig yang direkomendasikan Kemenag tidak wajib dan tidak mengikat. Menurut Taufik, ini akan semakin membingungkan masyarakat. (lya)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *