Uncategorized

LA ODE BUDI: SP3 POLRES MIMIKA MENGABAIKAN KETERANGAN KEPSEK AKTIF SMP BANTI

HARIANTERBIT.CO – Kepolisian Resor (Polres) Mimika pada awal Mei, mengantarkan SP3 Nomor B/544/IV/2017/Papua/Res Mimika tertanggal 1 Mei 2018, kepada pelapor Yohanes Fritz Aibekob. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut terkait surat Nomor LP/226/IV/2017/Papua/Res Mimika tanggal 25 April 2017 tentang dugaan pembuatan surat palsu (ijazah La Ode Arusani di SMP Negeri Banti, wakil bupati Buton Selatan-red) oleh terduga Reki Tafre, kepala sekolah (kepsek) SMPN Banti tahun 2005.

La Ode Budi

Landasan terbitnya SP3 t ersebut, adalah pernyataan Kepala Sekolah SMPN Banti, Tembagapura pada tahun 2005 Reki Tafre, bahwa yang bersangkutan pernah menandatangani ijazah tersebut, dan penyidik merujuk Pedoman Penulisan Ijazah dan Komputerisasi Blanko Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Tahun 2004/2005 mengatur bahwa yang berhak menandatangani ijazah adalah kepala sekolah atau kepala madrasah penyelenggara sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian Reki Tafre berhak menandatangani ijazah tersebut.

Karena tidak ada data pendukung seperti buku induk di sekolah maupun di Dinas Pendidikan Dasar dan Budaya Kabupaten Mimika, maka tidak dapat dibuktikan adanya pemalsuan surat atau ijazah yang dituduhkan dalam perkara ini.

Tokoh masyarakat kelahiran Batauga, Buton Selatan yang kini tinggal di Tangerang, Ir La Ode Budi, ketika diminta komentarnya mengenai masalah SP3 Polres Mimika berpendapat, landasan hukum penghentian perkara ini aneh dan tidak sesuai alat bukti. “Tentu saja yang berhak beri tanda tangan adalah kepala sekolah, atas dasar hasil Ujian Nasional. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa Ujian Nasional 2005 belum ada di sana, dan baru ada Ujian Nasional pada 2006. La Ode Arusani juga dinyatakan para guru dan alumni, dia tidak pernah bersekolah di sana, dan pada 2005 itu ada saksi yang mengetahui dia sibuk berdagang di Timika,” jelas La Ode Budi, dalam keterangan persnya kepada HARIANTERBIT.co, di Jakarta, Minggu (20/5).

Kelemahan lainnya, lanjut La Ode Budi, SP3 itu tidak mempertimbangkan sama sekali sejumlah alat bukti yang sah yang telah diatur oleh Pasal 184 KUHP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah dalam kasus seperti ini adalah pernyataan pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan terkait keabsahan ijazah La Ode Arusani tersebut, yaitu Kepala Sekolah SMPN Banti saat ini, Markus Sombo SPd.

Tidak Terdaftar Siswa
Markus Sombo melalui surat keterangan Nomor 421.2/005/SMP-NB/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 menyatakan, bahwa nama La Ode Arusani tidak pernah terdaftar sebagai siswa SMP Negeri Banti, dan di sana Ujian Nasional pertama kali baru terlaksana pada 2006. Keterangan Kepala Sekolah SMPN Banti Markus Sombo ini diperkuat dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika Jeni O Usmany SPd, MPd, dan sudah dikuatkan secara tertulis oleh Biro Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta.

Informasi yang diperoleh La Ode Budi, Markus Sombo membuat surat pernyataan itu mengacu pada riwayat sekolah, keterangan guru-guru, keterangan alumni SMPN Banti pada tahun 2003-2006, foto-foto murid-murid SMPN Banti tahun 2003-2006, serta rincian keterangan yang ada pada ijazah La Ode Arusani tersebut.

Pada foto-foto murid SMPN Banti tidak ada La Ode Arusani di sana, dan perbandingan ijazah yang dilakukan oleh guru-guru dan Kepala Sekolah menemukan nomor ijazahnya La Ode Arusani berkode nomor ijazah 23 atau Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan Papua berkode 25. Dalam muatan lokal pada ijazah La Ode Arusani adalah pertanian, padahal pada tahun 2005 keterampilan yang diajarkan di sana adalah kesehatan, dan paling utama tidak ada Ujian Nasional di sana pada 2005 yang jadi dasar penerbitan ijazah. Alasan penyidik, tidak ada ijazah asli La Ode Arusani dan sudah tidak ada buku induk, sudah digantikan oleh begitu banyak alat bukti sah lainnya.

Menurut La Ode Budi, tidak aneh masyarakat dan para pendidik di Mimika marah dan melawan, karena merasa SP3 itu tidak adil bagi anak-anak Papua yang harus bekerja keras untuk meraih pendidikan, sementara ada yang mendapatkan ijazah dari sekolah mereka tanpa berjuang.

“Sudah ada permintaan pemeriksaan atas terbitnya SP3 Polres Mimika ini ke Divisi Propam Mabes Polri, dengan nomor registrasinya SPSP/1519/V/2018/BAGYANDUAN, tertanggal 16 Mei 2018. SP3 itu, kita harus tunggu pemeriksaan itu, dan seharusnya SP3 itu dibatalkan,” demikian jelas La Ode Budi. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *