NASIONAL

KAHMI KRITISI SURAT BAWASLU PROVSU BATASI RUANG ASPIRASI

HARIANTERBIT.CO – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Medan mengkritisi kebijakan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara (Bawaslu Provsu) yang dinilai membatasi ruang aspirasi umat Islam dalam melakukan dakwah Islamiyah di bulan Ramadan terkait dengan dakwah politik.

Ketua Umum KAHMI Medan Hasim Purba menyebutkan bahwa setiap proses berbangsa dan bernegara harus dilandaskan pada ideologi Pancasila dan UUD 1995 yang telah meletakkan dasar ketuhanan dan kemerdekaan bagi setiap penduduk yang memeluk agama masing-masing.

Adapun yang dimaksud dengan pembatasan dan aspirasi umat islam kata Hasim, terkait surat Bawaslu Provsu Nomor 8-1601/K Bawaslu Prov.SU/PM.00.01/05, bahwa surat tersebut bertentangan dengan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945.

Dia juga mendasarkan permasalahan tersebut dengan aturan PKPU No 4 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 2018 Pasal 17 mengenai materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) point b: “menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”.

Hasim Purba menilai bahwa surat Bawaslu Provsu Nomor B-1601/K Bawaslu Prov.SU/PM.00.01 /05/2018 angka 4 berpotensi dapat memisahkan antara agama dengan politik kenegaraan.

Dengan demikian, Hasim Purba meminta Bawalu Provsu untuk membatalkan surat Bawaslu yang bertentangan dengan kemajemukan bangsa Indonesia.

“Berdasarkan poin pemikiran di atas maka KAHMI Medan meminta Bawaslu Provsu untuk membatalkan surat Bawaslu Provsu Nomor B-1601/K Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018 perihal kesepakayan bersama,” kata Hasim Purba, Minggu (20/5).

Sementara itu, pengamat politik Sendhy Vicky Sutanto menilai langkah Bawaslu Sumut sebagai langkah tidak bijaksana dan cenderung berpihak pada kubu Djarot-Sihar. Aturan itu dikeluarkan dengan asumsi seolah Bulan Ramadhan akan jadi ajang kampanye Edy-Musa. Hal itu tentu tidak elok karena pengawas seharusnya netral dan tidak berpihak.

“Lagian sudah ribuan pilkada digelar di Indonesia dan banyak pilkada melewati bulan Ramadan. Semua berjalan baik dan lancar saja. Tidak ada keputusan MK di mana pilkada diulang atau dibatalkan karena melaksanakan ibadah di bulan Ramadan,” kata Sendhy.

Shendy juga berharap Bawaslu tak menganggap ummat Islam itu bodoh dan lugu. Menurutnya, faktanya jika ada masjid yang digunakan untuk kampanye, para jama’ahnya akan protes karena dianggap mengganggu kekhusyukan beribadah.

“Fakta di lapangan justru sebaliknya. Silakan cek, jika ada masjid digunakan untuk kampanye,  pasti akan diprotes oleh jama’ah. Jadi membuat aturan itu yang normatif saja, jangan phobia atau ini jangan-jangan bawaslunya masuk angin,” pungkasnya. *

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *