NASIONAL

PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN KEMENDAGRI LAKUKAN PERCEPATAN PELAYANAN E-KTP

HARIANTERBIT.CO – Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan menekankan pentingnya pelayanan yang diberikan dengan cepat. Pelayanan cepat disebutnya merupakan suatu urgensi karena sudah bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Bagi rakyat, kepemilikan KTP dan Kartu Keluarga sangat dibutuhkan karena digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap pelayanan publik lainnya seperti pemasangan listrik, membuka rekening bank, pelayanan catatan sipil, mengurus paspor, dan lainnya,” kata Jokowi di Kantor Presiden, dalam rilisnya yang diterima HARIANTERBIT.co, Rabu (4/4).

Oleh karenanya, Kepala Negara menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara mendapatkan pelayanan yang cepat dan memiliki akses terhadap layanan publik lainnya.

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden, Rabu (4/4).

Sebagai salah satu alternatif solusi, Presiden mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat aturan yang mengatur mengenai batas maksimal waktu penyelesaian KTP elektronik.
“Mungkin dibuat Permendagri yang langsung dibatasi waktu selesainya berapa hari atau jam. Saya kira kalau ada peraturan menterinya pelayanan e-KTP akan lebih cepat,” ujar Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung soal perekaman identitas tunggal. Ia meminta agar sistem identitas tunggal tersebut dapat segera diwujudkan dan ditopang dengan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat mengurangi permasalahan di bidang data kependudukan.

Adapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkan dalam KTP elektronik, Presiden Joko Widodo menegaskan, putusan tersebut bersifat final. Oleh karenanya pemerintah berkewajiban untuk menjalankan putusan itu.

“Untuk pelaksanaan teknisnya, saya minta Kementerian Dalam Negeri mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan organisasi-organisasi keagamaan yang ada,” tandasnya. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *