HARIANTERBIT.CO– Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati mengharapkan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNBP) 2018 dapat berjalan baik.
Sejumlah persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) lalu seperti pasokan listrik, ketersediaan lembar soal dan potensi kebocoran soal dapat diantisipasi agar tidak terjadi dalam pelaksanaan tahun ini.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diharapkan dapat menutup celah potensi yang muncul sehingga merugikan peserta ujian,” kata politisi partai berlambang Ka’bah itu di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/4).
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat IV itu mengatakan, pelakaanaan UNBK dan UNKP untuk siswa SMK yang digelar 2-5 April 2018 harus berjalan dengan baik.
“Kalau pun ada kendala di hari pertama ujian agar dapat diperbaiki sehingga tidak muncul di hari berikutnya termasuk saat pelaksanaan UNBK untuk SMA/MA, SMP/MTs serta SD/MI yang akan datang,” ujar Reni.
Terkait dengan pelaksanaan UN bagi siswa SMK saat ini, perempuan kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 10 Maret 1973 tersebut mengharapkan agar menjadi momentum bagi siswa-siswi untuk mendapat hasil yang bagus.
“Pendidikan vokasi seperti SMK ini dapat memasuki dunia kerja dengan catatan memiliki kualitas yang bagus serta tersedianya lapangan kerja,” kata Reni yang juga fungsionaris DPP PPP 2015-2020 tersebut.
Selain itu, Reni mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian agar menjadikan lulusan SMK yang masuk kualifikasi baik dapat langsung bekerja di perusahaan-perusahaan.
“Pemerintah harus memastikan peningkatan kualitas lulusan SMK yang telah dikampanyekan sejak lama harus menghasilkan lulusan yang siap kerja di dunia industri. Kolaborasi antara berbagai stakeholder harus ditingkatkan agar lulusan SMK benar-benar dapat langsung bekerja sesuai kompetensi.”
Memastikan kualitas lulusan SMK dinilai sebagai langkah penting guna mendukung program pemerintah mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angkatan kerja secara signifikan 10 juta dalam lima tahun
