HARIANTERBIT.CO– Presiden Global Organization of Parliamen tarians Against Corruption atau yang lebih akrab dengan sebutan Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi (GOPAC), Fadli Zon memuji langkah Inter Parliamentary Union (IPU) CXXXVII (138-red) di Gedung CICG, Jenewa, Swiss, pekan ini dengan tema masalah migrasi.
Dikatakan wakil Ketua DPR RI itu, organisasi yang dia pimpin mengecam segala bentuk korupsi terkait migrasi seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan dana publik dan nepotisme.
Karena itu, GOPAC mendukung penyusunan Global Compact for Save, Orderly, and Regular Migration (GCM) yang merupakan amanat New York Declaration for Refugees and Migrants pada Sidang Majelis Umum ke-71 PBB 2016.
“Kami mendukung Global Compact for Refugees (GCR). Selain memperkuat kerjasama internasional dalam penanggulangan migrasi, GCM dan GCR juga penting untuk memasukkan prinsip-prinsip antikorupsi dalam mekanisme penanggulangan migrasi.”
Penelitian di Migration Policy Institute mengungkapkan, kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Barat ini, korupsi memfasilitasi migrasi ilegal dalam bentuk penyuapan perbatasan dan pemalsuan dokumen dengan membayar suap.
Kasus suap sering terjadi dalam perdagangan manusia. Ini terkait dengan pejabat korup yang meloloskan penyelundupan manusia. Selain itu, ada ‘dana siluman’ yang biasanya keluar dari pengiriman remittance.
“Korupsi juga sering terjadi dalam pengiriman bantuan untuk pengungsi atau migrasi baik oleh institusi pemerintah maupun LSM dengan proposal fiktif,” jelas politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Dalam hal migrasi paksa, sering kita lihat berkembang dari konflik atau situasi pasca-perang di negara-negara asal. Dampaknya lebih buruk. “Dalam kasus Rohingya misalnya, arus migrasi dari Myanmar ke Bangladesh banyak diwarnai kasus kekerasan politik maupun ekonomi dilakukan pihak berwenang.”
Selama kunjungan saya ke Cox Bazaar, Bangladesh, baru-baru ini, jelas Fadli, saya mendengar cerita kekejaman dan pelecehan besar-besaran yang menyebabkan tragedi kemanusiaan di zaman sekarang.
Karena itu, Fadli mengajak parlemen sedunia mendukung komitmen Sustainable Development Goals (SDGs). Migrasi terkait dengan beragam aspek multidimensi pembangunan.
“GOPAC mengakui SDGs sebagai tujuan global menuju kesejahteraan manusia di lingkungan bebas korupsi. Parlemen dapat berkontribusi melalui peran konstitusional mendukung SDGs,” demikian Fadli Zon. [ART]
