HARIANTERBIT.CO– Banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, ke depan pemerintah harus dapat merencanakan dengan baik prioritas pembangunan nasional sehingga sasaran yang dituju dari tujuan pembangunan nasional tersebut tercapai.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja (Raker) Komite I, II, III dan IV DPD RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ayi Hambali mengatakan, sejumlah persoalan yang ada di daerah diantaranya tentang ketahanan pangan nasional. Menurut senator asal Jawa Barat ini, daerah pemilihannya selama ini dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
Namun, sebagai lumbung pangan nasional, jumlah areal sawah juga semakin berkurang seiring dengan alih fungsi lahan seperti untuk pembangunan perumahan yang menjamur dan areal pabrik dan sebagainya.
“Saya ngak tau berapa proyek pembangunan lagi yang akan dibangun sehingga mengurangi jumlah sawah di Jawa Barat, sedangkan pembukaan lahan sawah baru boleh dikatakan tiodak pernah ada,” kata dia.
Anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, Marthen malahan menilai bahwa target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah akan diikuti oleh peningkatan konsumsi beras. Sementara, sektor pertanian tidak menunjukkan adanya peningkatan.
“Proyek cetak sawah gagal, program pupuk bersubsidi yang kami banyak temui di daerah juga tidak tepat sasaran. Maka, yang ada justru peningkatan impor beras ditahun tahun mendatang,” kata Marthen.
Pembangunan yang tidak tepat sasaran juga diungkapkan oleh Anggota Komite III DPD RI dari Banten, Ahmad Sadeli Karim. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Banten cukup bagus termasuk pertanian. Namun, peningkatan sektor pariwisata dikhawatirkan tidak akan tercapai tahun depan mengingat infrastruktur di daerahnya yang masih belum memadai.
“Banten memiliki potensi wisata yang besar tapi gimana infrastruktur sangat buruk, waktu tempuh ke Banten yang lama. Gimana orang tertarik mau tertarik ke Banten. Padahal, jarak dari Jakarta ke Banten lebih dekat daripada ke Puncak atau Bandung, kalau saja infrastruktur bisa lebih memadai.”
Abdul Rahmi, senator dari Kalimantan Barat menilai, langkah pemerintah menyederhanakan prioritas pembangunan nasional diharapkan dapat menyentuh pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Karena itu, Abdul Rahmi berharap, berbagai program pembangunan tersebut direncanakan dengan baik dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik menjelang pemilu.
“Program tersebut dananya terbatas, mudah-mudahan tepat sasaran. Kita sering mendengar program terbajak kepentingan politik. Seharusnya melalui perencanaan yang baik, ini bisa diminimalisir. Pengendalian sampai level ketiga diharapkan bisa mengurangi korupsi di negara kita,” ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah menetapkan lima proritas nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
RKP tersebut sebagai kerangka penyusunan program pembangunan berkelanjutan. Penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian upaya pemerintah menjawab sejumlah isu strategis pada 2019.
Kelima prioritas itu yakni, Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif.
Berikutnya Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum. “Penetapan lima PN [prioritas nasional] tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” demikian Bambang Brodjonegoro. (ART)
