HARIANTERBIT.CO – Dari sekian banyak sistem pemerintahan yang ada di dunia, sistem demokrasi pancasila adalah yang terbaik buat Indonesia. Soalnya, Indonesia tidak hanya sekadar belatarbelakang banyak suku, adat istiadat, bahasa dan agama tetapi juga kultur berbeda pula.
Hal itu dikatakan Ketua Komite I DPD-RI Akhmad Muqowam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) LSM Pemantau Pilkada dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/3).
“Dari sekian sistem pemerintahan yang ada di dunia, sistem Demokrasi Pancasila saya nilai masih yang terbaik. Karena itu, saya harapkan, pada pilkada yang digelar di 171 kabupaten kota 27 Juni tahun ini menghasilkan momentum perubahan ke arah lebih baik terutama buat daerah. Jangan ini hanya menjadi pesta demokrasi semata,” kata Muqowam.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2002-2007 sekaligus pengajar ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mariyah mewacanakan, DPD-RI harus berperan mengawasi pelaksanaan pilkada, pileg dan pilpres yang digelar tahun ini dan 2019.
“DPD punya kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan pilkada sesuai dengan UU. Pada penyelengaraan pemilu nanti, DPD mampu mengawasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, rezim yang berkuasa, peserta pemilu sampai ke pemilih.”
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, disamping pengawasan di berbagai tahapan pilkada, ada poin penting perlu disoroti yang tidak kalah pentingnya, yaitu sumber dana kampanye para calon peserta pemilu.
“Saat ini baru dua puluh lima persen dana kampanye yang dilaporkan dengan benar oleh para calon peserta, ini masih sangat rendah padahal ini juga termasuk hal yang perlu diawasi karena terkait politik uang.”
Pada RDP ini pengamat itu memberikan usulan agar DPD RI membuat studi komprehensif dengan mengajak Perguruan Tinggi melakukan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada di Indonesia.
Bahkan DPD-RI juga merekomendasikan agar ke depan Pilkada langsung hanya untuk Pemilu Gubernur saja. Soalnya, penyelenggaraan Pilkada buat pemilihan bupati/walikota membuatuhkan dana yang sangat besar. (art)
