HARIANTERBIT.CO– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila menjadi penjaga kedaulatan ideologi Pancasila.
“Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, Pancasila harus diamalkan. Melihat Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila membuat saya yakin, tidak akan ada yang berani mengganggu ideologi Pancasila bangsa dan negara kita,” ungkap Bambang saat menerima Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/3).
Politisi senior Partai Golkar ini juga menyampaikan kekhawatirannya terkait ancaman disintegrasi bangsa ditengah kealpaan masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Terlebih lagi, kata laki-laki yang akrab dengan panggilan Bamsoet, dengan maraknya penyebaran berita hoax yang seringkali tendensius dan membawa benih perpecahan mengatasnamakan suku, agama, ras dan kepercayaan.
“Sapma Pemuda Pancasila mengemban tugas berat menjadi suri tauladan bagi generasi muda lainnya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa sejatinya nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadikanlah nilai-nilai Pancasila sebagai nafas dalam kehidupan pergaulan sehari-hari,” pesan Bamsoet.
Dalam pertemuan itu, dibahas pula perkembangan demokrasi di Indonesia. Maraknya politik uang maupun politik transaksional telah menimbulkan kekhawatiran masa depan demokrasi Indonesia akan menjadi liberal.
“Kita tidak ingin politik Indonesia dipenuhi praktik kotor. Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang sudah sangat membahayakan. Betapa banyak kepala daerah dari mulai Gubernur sampai Bupati ditangkap KPK. Ini sangat menyedihkan,” tutur Bamsoet.
Sebagai jalan keluar, Bamsoet menawarkan agar pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten kembali dilakukan melalui DPRD. Hanya anggota DPD, DPR, DPRD dan presiden yang tetap dipilih langsung.
“Pemilihan kepala daerah melalui DPRD sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi. DPRD yang memilih kepala daerah merupakan jelmaan dari masyarakat di daerah tersebut. Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika asal memilih, DPRD akan berhadapan dengan masyarakat,” demikian Bambang Soesetyo. (ART)
