HARIANTERBIT.CO– Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit kronis. Tak sedikit pejabat negara terpaksa berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ‘mengemplang’ uang negara yang nota bene adalah milik rakyat.
Akhir tahun lalu dan awal tahun ini saja, tidak sedikit pejabat negara terutama kepala daerah baik itu bupati maupun walikota yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga anti rusuah tersebut.
Walau penyakit kronis, tetapi korupsi bukannya tidak bisa diberantas. Seperti dilontarkan politisi senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, korupsi di negeri ini bisa diatasi dengan kebijakan dan sistem pencegahan.
Soalnya, kata wakil rakyat dari Dapil Kuningan, Cimais dan Kota Banjar, Jawa Barat tersebut hukuman mati saja tidak membuat seseorang takut dan jera, sehingga pencegahannya yang harus diperkuat.
“Jadi, lebih baik kita mencegah daripada menindak koruptor,” tegas Agun saat berbicara dalam ‘Sosialisasi Empat Pilar di depan mahasiswa Akademi Perawat (Akper) Pelni di Gedung Nusantara V MPR RI Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Menurut Agun, kebijakan saat ini di mana politik anggaran lebih terpusat di Jakarta, merupakan salah satu faktor terjadinya korupsi karena semuanya harus diurus di Jakarta.
Untuk itu, politisi yang hampir setiap minggu turun menyapa konstituennya di daerah berharap agar politik anggaran dialihkan, disebar atau didistribusikan ke seluruh daerah di Indonesia, agar sampai rakyat.
Pendistribusikan anggaran ke daerah kata Agun, akan menciptakan lapangan kerja dan pelaku ekonomi baru sekaligus menciptakan lapangan kerja. Juga bisa membentuk pemerintahan yang efektif dan tidak terkendala oleh korupsi, karena didukung dengan Pemilu yang belum jujur, adil, dan fair.
Lebih jauh dikatakan, adanya anggota KPUD dan Bawaslu yang ditangkap atau dipecat akibat terjadi suap-menyuap dalam pilkada seperti yang terjadi di Jawa Barat.
Bahkan, kata dia, ada anggota KPU yang setelah bertugas langsung menjadi anggota partai politik dan sebagainya. Fakta itu meyakinkan, selama proses pilkada maupun pemilu pasti ada deal-deal politik khusus.
Karena itu, ke depan diharapkan semua penyelenggara pemilu melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku kesehariannya demi memperoleh calon pemimpin yang bersih dari korupsi.
“Melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu harus dimulai dari diri dan keluarga. Maka, insya Allah Indonesia akan menjadi negara dan pemerintahan yang bersih,” demikian Agun Gunandjar Sudarsa. (ART)
