HARIANTERBIT.CO – Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengkritisi keputusan Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) mencabut subsidi listrik terhadap 1.375 pelanggan yang dilakukan BUMN Rayon Tarempa di Anambas, Kepulauan Riau.
Akibatnya, kata politisi senior Partai Demokrat tersebut kepada awak media di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/3), tagihan listrik pelanggan yang membengkak.
Masyarakat pelanggan tidak mengetahui karena tidak adanya pemberitahuan dari PLN. “Saat mencabut subsidi, mereka harus memikirkannya dengan matang. Harus ada pemberitahuan agar masyarakat tidak kaget membayar tagihan listrik,” kata dia.
DPR ingin subsidi listrik golongan bawah harus tetap ada, karena mereka harus diberikan suatu stimulan untuk mengurangi beban kehidupan. Resiko yang diterima ketika subsidi dicabut adalah perubahan ekonomi.
“Apalagi dalam kondisi sekarang. Dicabutnya subsidi membuat hidup mereka semakin sulit karena besarnya pengeluaran diabanding pemasukan. Karena itu, kami akan mencoba meminta komisi terkait mengurusi permasalahan ini, agar masyarakat bisa sejahtera,” demikian Agus Hermanto. (art)
