MENUJU PILKADA BERDAULAT : Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (tengah) bersama Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri) dan Ketua DPP Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Razikin (kanan), berbicara dalam diskusi publik yang bertajuk "Pilkada Serentak dan Pemilu, Pemilih Berdaulat Negara Kuat", di Geudng Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/2). Pilkada serentak di sejumlah provinsi pada 2018 ini diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus pijakan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilpres pada 2019, dimana untuk itu mereka menekankan agar KPU dan Bawaslu menggandeng aparat penegak Hukum untuk mengantisipasi politik uang dan mencuatnya isue-isue sensitif menjelang kampanye dan pelasanaan. Foto : Tedy Kroen/Rakyat Merdeka

AGUS HERMANTO: PILKADA HARUS KOKOHKAN PERSATUAN BANGSA

Posted on

HARIANTERBIT.CO– Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak di 171 kabupaten/kota 27 Juni mendatang diharapkan dapat mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebab, ungkap Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto dalam diskusi publik bertajuk ‘Pilkada Serentak dan Pemilu, Pemilih Berdaulat Negara Kuat’ bersama Komisoner Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagdja, Wahyu Setiawan (KPU) di Press Room DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/2).

Dikatakan politisi senior Partai Demokrat ini, negara yang kuat dimulai dari pemilih yang juga kuat pula. Itulah pentingnya menguatkan rakyat sebagai pemilih dalam konstestasi pemilihan kepala daerah maupun pilpres.

“Jadi, kedaulatan pemilu itu ada di tangan rakyat sebagai pemilih. Karena itu, pilkada harus memperkokoh persatuan bangsa, bukan merusaknya atas dasar perbedaan pilihan,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Tengah ini.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat itu, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kualitas pemilu, partai politik, dan partisipasi politik pemilih.
Dengan memperhatikan ketiga hal itu, akan menghasilkan para calon pemimpin daerah dan bangsa yang berkualitas.

Sedangkan dari sisi penyelenggaraan pemilu atau pilkada, harus memperhatikan norma, jujur, sehat dan adil. Kualitas pemilu atau pilkada tersebut dimulai dari pemutakhiran data pemilih.

Selain itu juga menghindari kampanye negatif bernuansa Suku Agama dan Ras (Sara), money politic, penyebaran berita-berita bohong (hoax) dan sebagainya. “Proses perhitungan suara juga harus jelas dan dikawal,” kata Agus.

Secara teoritik kata Agus, pemilu merupakan sarana legitimasi politik yang selanjutnya terjadi sirkulasi kekuasaan berdasarkan representasi politik. “Rakyat harus diajak melihat para wakilnya yang ada di eksekutif maupun legislatif. Tanpa keikutsertaan rakyat yang berdaulat, Pemilu dan Pilkada hanya rutinitas, prosedural demokrasi tanpa kualitas.”

Para penyelenggaran Pemilu maupun aktivis partai politik harus memberi pendidikan politik yang cukup kepada rakyatnya. Dari rakyat yang berdaulat itulah, kualitas Pemilu akan selalu terjaga keberlangsungannya.

“Untuk menegakkan pemilih berdaulat negara kuat dimulai dari kekuatan data pemilih. Jadi, pemilih harus memiliki kedaulatan,” demikian Agus Hermanto. [ART]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *