HARIANTERBIT.CO – Dunia saat ini diguncangkan oleh propaganda internasionalisasi dua Tanah Suci yakni Makkah dan Madinah. Propaganda internasionalisasi Makkah dan Madinah ini bukanlah hal yang baru. Pada dekade 80-an propaganda pernah dipopulerkan oleh pemimpin spiritual tertinggi Syiah sekaligus pemimpin Revolusi Iran yaitu Khomeini.
Pada saat itu, Khomeini meminta agar pengelolaan dua Kota Suci umat Islam itu dikelola oleh Komite Islam Internasional, dan tidak lagi di bawah Kerajaan Arab Saudi. Tidak dapat dipungkiri, Iran sangat berkepentingan untuk menyukseskan ide internasionalisasi Makkah dan Madinah. Iran memiliki tujuan geopolitik dalam rangka ekspansi ideologi dan memperluas penguasaan teritorial (lebensraum). Penguasaan lebensraum sangat berharga bagi Iran, untuk mengupayakan hegemoni di Timur Tengah, dan pada akhirnya di seluruh penjuru dunia.
Dengan adanya isu tersebut, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Haromain (APH) menggeruduk Kedutaan Besar (Kedubes) Iran, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Aliansi Pecinta Haromain Ustaz Drs KH Hasri Harahap menyampaikan, kami datang ke Kedutaan Besar Iran untuk menyuarakan ke dunia internasional tentang penolakan internasionalisasi pelaksanaan haji dan umrah. Sebab dari zaman Rasulullah SAW sejak 1438 H yang lalu, Rasulullah telah mengurus pelaksanaan haji, begitu juga disambung dengan raja-raja berikutnya sampai ke bangsa Hud, yang sekarang dilanjutkan oleh Raja Salman sebagai khadimul haromain, sebagai penjaga dua tanah suci Makkah dan Madinah.
“Dalam pengamatan kita, sebagai umat Islam Indonesia yang terbesar di dunia setiap tahunnya mengirimkan jemaah haji tidak kurang dari 200 ribu jemaah, dan telah merasakan pengurusan itu sangat baik, yang diurus oleh khadimul haromain yakni Raja Salman sekarang dengan aparat pemerintahan Kerajaan Arab Saudi di sana,” jelas Ustaz Hasri.
“Jadi secara umum kita menyuarakan, bahwa kita sudah melakukan hubungan kepada sekalian ulama-ulama di Jakarta, khususnya yang merupakan Ibu Kota Indonesia sebagai negara terbesar, bahwa kita menolak campur tangan negara-negara lain, khususnya Iran begitu juga dengan Qatar yang baru-baru ini menyuarakan internasionalisasi kepengurusan haji,” sambungnya.
Insya Allah keberkahan demi keberkahan yang telah dilaksanakan Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang dilaksanakan oleh Raja Salman sebagai khadimul haromain dalam melayani tamu-tamu Allah, dan untuk tahun-tahun kemudian insya Allah dalam keadaan baik.
Sebenarnya, lanjut Ustaz Hasri, hal tersebut sudah terjadi internasionalisasi haji itu setiap tahun, contoh kasus Indonesia mengirim 250 ribu jemaah haji, yang mengurus masakan di sana itu orang Madura, dari Jawa Barat, Cianjur, Ciamis dan lainnya. Setiap tahun ada visa amil musim, yakni visa pekerja musim, itu disebar di seluruh dunia muslim.
“Artinya sudah ada kerja sama antara Arab Saudi dengan negara-negara Islam lainnya. Yang dituntut ini adalah, supaya ada pergiliran pada tahun ini agar Saudi yang mengatur urusan haji, tahun depan Indonesia, tahun depan Iran, itu yang kita tolak. Sampai saat ini kepengurusan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Arab Saudi sudah bagus dan sudah berhasil dengan baik,” tutur Ketua APH ini.
Di tempat yang sama, Ir Arief Ikhsan selaku wakil koordinator lapangan menyampaikan pernyataan sikap yaitu;
- Internasionalisasi penyelenggaraan haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah akan menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya, juga dapat memicu situasi chaos dalam pelaksanaan ibadah haji. Bahkan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dua Tanah Suci dan wilayah sekitarnya.
- Pemerintah Arab Saudi telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam penyelenggaraan ibadah haji serta urusan dua Tanah Suci. Hal ini terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta perluasan keduanya berlipat-lipat ganda. Serta pembangunan jalan dan sarana-prasarana yang sangat berkualitas demi kemudahan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, hal ini merupakan proyek yang berlangsung terus-menerus, serta menjadi semakin baik dari waktu ke waktu.
- Berdasarkan apa yang tersebut di atas, maka tidak ada hajat dan alasan untuk internasionalisasi penyelenggaraan ibadah haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah.
- Oleh karena itu Indonesia yang diwakili oleh para ulama dan tokoh-tokohnya, serta bangsa Indonesia secara umum menolak upaya untuk internasionalisasi penyelenggaraan Ibadah Haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah dari pihak atau negara mana pun juga.
Arief Ikhsan juga menyesalkan atas iktikad Kedubes Iran yang tidak mau menerima untuk audiensi. “Padahal kami sudah mendatangi dengan berunjuk rasa, namun pihak kedubes menolak untuk audiensi,” ujarnya. (hariri)
