HARIANTERBIT.CO – “Sempritan” Mendagri Tjahja Kumolo soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan, membuat beberapa anggota DPRD ikut bicara. Apalagi jika tetap dijalankan dengan dana APBD, itu akan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satunya Santoso. Politisi dari Partai Demokrat ini memberikan saran agar Anies seyogianya berkonsultasi dengan BPK saja. “Saya pikir, itu langkah yang terbaik bagi Gubernur sebelum nantinya jadi temuan BPK,” ungkapnya.
Menurut dia, soal TGUPP sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sebab, pendahulu gubernur sebelumnya, Ahok-Jarot, juga menggunakan TGUPP. Hanya saja, perbedaannya soal anggarannya saja. “Tapi, substansinya sama saja, demi kemajuan Jakarta,” jelas Ketua DPC Jakarta ini.
Seperti diketahui, di jaman Ahok-Jarot, TGUPP sangat ramping, hanya 6 orang saja. Sedangkan dana yang dikucurkan hanya Rp 2,35 miliar. Sementara Anies – Sandiago anggotanya membengkak mencapai 72 anggota dengan dana mencapai Rp 28,99 miliar rupiah.
Berikutnya soal alokasi dana. Era Ahok menggunakan biaya operasional gubernur. Sementara Anies memasukkan sebagai anggaran di biro administrasi. Perbedaan inilah yang membuat Mendagri Tjahjo Kumolo “mensemprit” Anies Baswedan agar memasukkan alokasi seperti eranya Ahok.
“Itu sesuai dengan maksud pasal 8 PP 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan KDH,” jelas Tjahjo, politisi dari PDIP. Tjahjo menyebut hasil evaluasi Kemendagr tidak menghilangkan TGUPP.
Jadi, lanjut Tjahjo, bila Anies tidak setuju dengan BOP-nya untuk disisihkan sebagai honor TGUPP, alias menggunakan mata anggaran sendiri pada biro administrasi, ia mempersilahkan saja,
Hanya saja, Tjahjo mengingatkan Anies jika terus menjalankan TGUPP dengan biaya Pemprov, maka sangat mungkin BPK nantinya akan menemukan penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan peraturan. “Sangat mungkin akan menjadi temuan BPK,” tandas Tjahjo, mantan politisi Golkar yang “lompat pagar” ke PDIP.
Bagi Santoso, meski berbeda pandangan, tetap saja harus dicari titik temu. Alasannya, lagi-lagi karena TGUPP tetap diberlakukan di era Ahok maupun Anies. “Kalau persoalannya hanya pada alokasi anggaran, ya tinggal dikonsultasikan saja ke BPK bagaimana baiknya,” tandasnya,
Ia berharap, soal alokasi anggaran TGUPP jangan dipolitisir. Jangan sampai ada kesan program gubernur dihambat yang tujuan untuk memajukan Jakarta. “Jadi, tinggal dikonsultasikan kepada BPK DKI saja,” tulis Santoso via Whattsup kepada Terbit.
