PERISTIWA

ORMAS KIBAR HARAPKAN ADA BOP UNTUK LEMBAGA NONFORMAL

HARIANTERBIT.CO – Organisasi Masyarakat (Ormas) Kibar Indonesia (Kibar) meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP), didukung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bekerja sama dengan LPK Feto Mone dari Yayasan Yabiku dan Pemda Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Program ini mewakili pelaksanaan minimal enam provinsi lainnya yang sudah disiapkan oleh Kibar pada 2018 yaitu, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

“Program ini adalah wujud tekad Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mengentaskan kemiskinan dan buta aksara langsung pada masyarakat sasaran. Peluncuran bertempat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) juga adalah pelaksanaan semangat Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran,” kata Maria Goreti Bulor, dari NGO Plan Internasional Indonesia, yang sudah berpengalaman dan banyak berhasil membantu anak putus sekolah untuk mandiri secara ekonomi, Selasa (19/12), di Jakarta.

Maria menjelaskan, Program Indonesia Pintar (PIP) terlaksana melalui Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), sejumlah 150 jam pendidikan langsung praktek, dan berlanjut wirausaha bagi PKW. Kedua Pendidikan ini adalah mengambil model pendidikan masyarakat yang telah berhasil, yaitu pendidikan yang berbasis potensi setempat, langsung praktek dan pendampingan saat melakukan wirausaha.

Ketua Umum DPP Kibar Indonesia Ir HM Nurcahyo Riswanto (dua kiri depan), bersama pejabat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) meresmikan Pendidikan Kecapakan Wirausaha di LPK Feto Mone, Kefamananu (Ibu Kota TTU), Selasa (19/12).

“Di samping itu, pendidikan dan wirausaha ini juga dirancang mengacu pada aspek serapan pasar yang tersedia. Kami menyambut baik program pemerintah ini, karena memang model seperti ini yang bisa berhasil, yaitu pendidikan langsung praktek dan adanya pendampingan wirausaha setelah pendidikan,” ujar Maria.

Sementara itu, Ketua Yayasan Yabiku Maria Filiana Tahu, yang juga ketua Komisi C DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menyatakan, program yang komprehensif seperti ini membutuhkan kerja yang sangat serius dari LPK pelaksana, dari verifikasi data peserta sasaran, pendidikan praktek yang berkualitas, dan pendampingan wirausaha setelah pendidikan.

“Pemerintah sekarang sudah beda, mereka (Kemendikbud-red) ingin keberhasilan itu nyata. Tapi masalah data peserta sasaran sebaiknya ‘bottom up’ saja, dengan kriteria dari pemerintah,” ungkap Maria.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Tingkat Nasional Program Indonesia Pintar (PIP)-Kibar Indonesia Eusebia Pareira mengungkapkan, Kibar telah menerima banyak masukan dan permintaan dari lembaga pendidikan nonformal yang menjadi ujung tombak program ini, agar pemerintah membantu penguatan mereka melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

Sementara, Bendahara Umum Kibar Indonesia, La Ode Budi menjelakan, permintaan penguatan dari para LPK ini rata di seluruh Indonesia. BOP bagi lembaga nonformal, sangat ditunggu. “Mereka resah, kok belum juga ada dukungan kepada mereka. Tugas mereka berat, pemerintah jangan lupakan dong,” demikian La Ode Budi. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *