HARIANTERBIT.CO– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih meminta agar pemerintah dalam hal ini kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak membebani rakyat terutama menengah ke bawah terkait alokasi daya listrik.
Soalnya, kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur tersebut, saat ini sekitar 18 juta penduduk masih membutuhkan subsidi darti pemerintah, Mereka itu umumnya konsumen dengan daya 900 watt atau VA. Selain itu, lebih dari 2.500 desa belum mendapatkan penerangan listriki seperti saudara-saudara mereka di daerah yang lebih maju.
Jadi, sebaiknya, kata Eni, dana alokasi daya listrik digunakan untuk subsidi dan desa yang belum ada listriknya.
Tapi, kalau alokasi daya itu untuk mobil dan kompor listrik, pemerintah harus mengkaji terlebih dulu dan menyiapkan infrastrukturnya dengan baik. “Mobil listrik itu mahal, dan kompor listrik harus disiapkan infrastrukturnya,” kata dia.
Para wakil rakyat di DPR RI khususnya di Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menjelaskan alokasi daya listrik yang sedang dikaji pemerintah. Hal tersebut perlu dijelaskan agar tidak membuat konsumen bingung. Soalnya, perubahan alokasi daya itu buat masyarakat terutama menengah ke bawah otomatis akan menaikkan biaya pembayaran listrik mereka setiap bulannya.
“Alokasi penambahan dan pembebasan konsumsi daya listrik itu memang tidak dikenai biaya. Dan, itu terserah masyarakat. Sebab, konsumsi listrik merekanya meningkat agar lebih produktif dan mencerdaskan,” jelas M Kartubi, anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem).
Hal tersebut disampaikan Kurtubi dalam dialektika demokrasi ‘Penyederhanaan Listrik: Manfaat Atau Mudharat?” bersama anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih di Press Room, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/11).
Dikatakan, wakil rakyat yang semasa menjadi pengamat energi dikenal suka mengkritik kebijakan pemerintah ini, ke depan kebutuhan listrik semakin tinggi sehingga untuk meningkatkan produktifitas kerja, industri, dan menuju negara maju itu dibutuhkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Lebih jauh dikatakan, alokasi daya itu bertujuan untuk memberi kebebasan kepada konsumen menggunakan daya. Pemerintah juga mendorong investasi industri untuk meningkatkan lapangan kerja. “Jadi, alokasi daya tersebut tanpa biaya. Ini adalah kebijakan bagus dari pemerintah menuju negara maju untuk konsumsi listrik yang produktif dan mencerdaskan,” kata wakil rakyat dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. [ART]
