HARIANTERBIT.CO — Pemerintah mengajak kalangan swasta/industri ikut berkontribusi dalam pengembangan SDM di Indonesia. Sebab jika hanya mengandalkan dana pemerintah saja, maka diyakini tidak akan berjalan optimal mengingat keterbatasan yang ada.
Hal itu dilontarkan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, bambang Satrio le,ono, pada acara penandatanganan MoU antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Sumsel), Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Serang, Bandung serta PT Tanjung Enim Lestari (TEL) Pulp and Paper, Rabu (8/11)
Selanjutnya satrio mengatakan Penandatanganan MoU tentang penyelenggaraan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari komitmen pwemerintah dan pihak swasta.
Komitmen kerjasama dengan Pemkab Muara Enim ini akan mensinergikan penyelenggaraan pelatihan di BLK dengan program CSR perusahaan di wilayah Muara Enim.
Penandatanganan MoU itu dilakukan antara Dirjen Binalattas Kemnaker Bambang Satrio Lelono, Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar, Presiden Direktur PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper Koji Yamanaka dan Edy Hernanto mewakili tiga BBPLK (Bandung, Bekasi, Serang).
Menurut Satrio, pengembangan SDM dengan melibatkan swasta/industri dinilai wajar, karena pengembangan SDM melalui CSR atau melalui pemagangan juga bertujuan untuk kepentingan pihak swasta.
Diakuinya, agar kebijakan pemerintah melalui Kementerian teknis dapat berjalan baik, maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan swasta untuk meningkatkan kompetensi masyarakat.
CSR pada dasarnya, kata Satrio, bukan semata amal baik perusahaan kepada masyarakat, tetapi memiliki nilai lebih terkait strategi bisnis berkelanjutan di mana perusahaan dapat terus beroperasi dengan kondisi lingkungan sekitar yang kondusif.
Menghadapi prioritas pembangunan nasional diproyeksikan akan membutuhkan 3,2 juta tenaga kerja sehingga pelatihan di BLK tahun 2018 ditargetkan sebanyak 703.246 orang.
Untuk memenuhi proyeksi itu, maka program di BLK difokuskan dan dimasifkan untuk bidang pelatihan tertentu melalui program Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding (3R).
Dirjen Bambang menegaskan dunia usaha dan industri sangat berkepentingan terhadap tenaga kerja terampil. Tetapi investasi dunia usaha/industri dalam bidang ini masih sangat terbatas karena faktor turn over tenaga kerja yang cukup tinggi karena persaingan usaha.
Karenanya, penting bagi pemerintah untuk memimpin dan menyiapkan daya dukung yang memadai bagi investasi SDM mukti jalur. Baik jalur formal, pelatihan kerja, pemagangan, pengalaman lapangan (on the job training) sehingga investasi SDM harus benar-benar inklusif dan berkualitas. (sim)
