HARIANTERBIT.CO– Langkah pemerintah dalam hal ini PT Jasa Marga (Persero) menerapkan Gerbang Tol Otomatis (GTO) atau pembayaran non tunai terhadap kendaraan yang melintasi jalan bebas hambatan tersebut berbuntut kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Sedikitnya, 20.000 pekerja tol yang kini terancam kena PHK. Karena itu, pekerja tol yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengadukan persoalan itu ke MPR, Kamis (2/11). Mereka diterima Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.
Kami memilih mendatangi MPR, kata Presiden Aspek, Mirah Sumirat, karena dianggap yang paling representatif. “Kami ikuti kegiatan Pak Zul ketemu rakyat dan rasanya pas aspirasi ini disampaikan ke MPR. Ada 20.000 pekerja tol yang gelisah karena terancaman PHK,” kata Mirah.
Menanggapi aspirasi pekerja tol itu, Zulkifli Hasan meminta PT Jasa Marga untuk menghindari kebijakan PHK karyawan akibat dampak penggunaan pembayaran non tunai.
“Sebagai penyambung aspirasi rakyat, saya minta PT Jasa Marga menghindari kebijakan PHK. Kemajuan teknologi itu kebutuhan, tapi jangan mengorbankan kemanusiaan,” tegas Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Zulkifli Hasan juga meminta PT Jasa Marga untuk membuka kesempatan bagi pekerja tol untuk berkiprah di sektor yang dikelola perusahaan maupun anak perusahaann PT Jasa Marga.
“Pekerja tol ini punya keluarga, punya beban yang harus ditanggung setiap harinya. Kebijakan GTO kan sudah direncananakan lama, seharusnya solusi sudah disiapkan,” ungkap Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Presiden Aspek mengaku akan menyampaikan sikap Ketua MPR ini kepada pekerja tol yang menunggu kepastian. “Terima kasih atas kesediaan Pak Zul memperjuangkan aspirasi pekerja tol. Kami optimis setelah pertemuan ini pekerja mendapat solusi terbaik,” demikian Mirah Sumirat. [ART]