YUSRIL: DPR HARUS TOLAK PERPPU TENTANG ORMAS

Posted on

HARIANTERBIT.CO– Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengatakan, nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tergantung kepada DPR RI.

Bila disetujui DPR RI, kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/10), berariti Perppu tersebut disahkan menjadi UU.
Kalau ditolak DPR, berarti Perppu tersebut tidak sah dan harus dicabut Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tidak ada alternatif ketiga seperti diamandemen terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi undang-undang,” ucap Yusril.

Yusril yang pernah masuk sebagai anggota Kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, mempersoalkan unsur kegentingan memaksa yang menjadi dasar pemerintah menerbitkan Perppu ini.

Karena itu, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkum HAM) menyarankan DPR sebagai wakil rakyat menolak Perppu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tersebut.

“Saya menyarankan DPR menolak Perppu ini. Pemerintah sebaiknya mengajukan RUU atau DPR yang mengajukan RUU guna memangkas kewenangan pengadilan dan memperjelas tentang maksud dari paham yang bertentangan dengan Pancasila supaya tidak menimbulkan multi tafsir dan kesewenang-wenangan di kemudian hari,” demikian Yusril Ihza Mahendra. [ART]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *