HARIANTERBIT.CO – Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron meminta otoritas keamanan pangan dan perdagangan tidak mengambil tindakan yang dapat meresahkan masyarakat bila menemukan hal menyangkut hajat orang banyak.
Penyegelan yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap pabrik gula PT Tersana Baru milik BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia II di Cirebon, Jawa Barat, kata Herman Khaeron, tidak hanya tergolong kasus baru tetapi juga membuat resah masyarakat terutama para petani tebu.
Politisi senior Partai Demokrat (PD) yang memimpin Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR ke Cirebon mengatakan, penyegelan dilakukan Kementerian Perdagangan dengan alasan mutu gula tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Penyegelan pabrik gula PT Tersana Baru meresahkan masyarakat. Ini harus kita hindari. Ke depan harus ada upaya lebih baik, gunakan pendekatan persuasif,” tegas Herman usai melakukan pembukaan segel pabrik gula PT Tersana Baru bersama dengan Penyidik Kementerian Perdagangan di Cirebon, Jabar, Kamis (7/9).
Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini mengatakan, mutu gula yang tidak baik bukan semata-mata karena salah proses. Namun, bisa jadi karena penyimpanan gula yang terlalu lama sehingga mengubah nilai kandungan dalam gula.
Padahal, hasil uji lab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan, gula tersebut tidak mengandung bahaya dan layak dikonsumsi, hanya perlu direproduksi.
“Penyegelan ini hanya masalah komunikasi yang kurang baik antara BUMN dan Kementerian Perdangan. Kita harap ke depan, tidak terjadi lagi hal serupa sebab dampak penyegelan bukan hanya dirasakan BUMN tetapi juga para petani tebu.”
Lebih jauh dikatakan, pemerintah sedang berupaya swasembada gula. Salah satu caranya dengan menyejahterakan petani agar senatiasa selalu bercocok tanam tebu. “Bagaimana swasembada bisa terwujud kalau lahan terus menyusut setiap tahun.”
Menurut Herman, solusi keberlangsungan usaha ini ada di tangan petani. Karena itu, para petani tebu ini harus didukung, dibekali pengetahuan, modal dan aturan yang sedikit dilonggarkan. Dengan begitu, ke depan minat bertani tebu semakin tinggi dan jalan menuju swasembada pangan semakin dekat, jangan seperti ini.
Belum lagi, terkait keluahan para petani mengenai rendahnya harga beli yang ditawarkan Bulog.
“Kami mendengar keluhan petani terkait harga. Kami akan memfasilitasi Kementerian Perdangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPOM untuk duduk bersama operator mencari solusi yang sejalan menuju swasaembada gula nasional,” kata Herman.
Pada kesempatan serupa, Ketua Asoasiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat, Nana Karnadi mengatakan, harga yang ditawarkan Bulog tidak masuk dan tidak sesuai untuk petani. Itu merujuk hasil panen, biaya perawatan dan sewa tanah. Harga tawar Bulog jauh lebih rendah dari harga yang diminta petani.
Buat petani dengan harga segitu, itu sama saja mereka dipaksa untuk merugi. Ongkosnya saja sudah lebih dari angka itu. Malah yang ada saat ini, harga yang ditawarkan Bulog ini dikhawatirkan akan merusak harga gula di pasaran.
“Investor dan pembeli bisa saja hanya membeli gula dengan acuan harga yang ditawarkan Bulog. Jadi, jelas kita tetap menolak harga dari Bulog. Kami minta kepada DPR RI agar aspirasi ini disampaikan kepada pemerintah,” demikian Nana Karnadi. (art)
