HARIANTERBIT.CO– Aneh tetapi nyata. Itulah yang terjadi. Walau negara kepulauan dengan laut yang begitu luas tetapi dari segi kemaritiman Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara lain.
Penilaian itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Anthon Sihombing disela-sela Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Ruang Rapat Komisi V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan pekan ini.
“Negara kita ini merupakan daerah maritim terbesar di dunia. Presiden Soekarno sudah membuat landasan berfikir secara komprehensif tentang kelautan Indonesia untuk 75 tahun ke depan,” kata politisi senior partai berlambang Pohon Beringin ini.
Untuk itu, sebagai proklamator, ketika berkuasa Soekarno mendirikan pendidikan kelautan yang setara dengan Kingspoint di Amerika Serikat (AS).
“Namun, apa yang terjadi sekarang. Di bidang kelautan, Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lain. Di Tokyo, Jepang kita di black list Standar Internasional Pelayaran (SCTW) dan masih banyak lagi,” papar Anthon.
Tidak hanya itu, ungkap wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara tersebut, pendidikan kemaritiman di Indonesia juga mengalami downgrade. Padahal dulu Soekarno mendirikan pendidikan kelautan itu setara dengan Kingspoint Amerika.
“Dosennya pun dari Kingspoint. Anehnya, sekarang di downgrade menjadi setingkat balai pelatihan. Ini jelas mendiskreditkan. Di luar negeri, Polandia misalnya, sudah memiliki universitas kelautan, China memiliki 2 universitas, Korea juga dua universitas, begitu juga Jepang dan Inggris,” jelas Anton memberikan contoh.
Politisi yang acapkali berkecimpung di dunia tinju bayaran tersebut menduga, ketertinggalan ini disebabkan penempatan orang-orang yang tidak tepat, atau dengan kata lain “the right man in the wrong place”.
Saat ini tidak sedikit harbor master atau syahbandar itu berasal dari orang hukum. Padahal seharusnya syahbandar merupakan orang yang sangat mengerti tentang kelautan.
Karena itu, lanjut Anthon, perlu perbaikan yang menyeluruh dalam bidang kelautan, untuk membangun kelautan Indonesia sebagaimana program nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi.
“Selain itu juga perlunya penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kapabilitas, profesional dan memiliki integritas yang tinggi dalam dunia kemaritiman di tanah air sehingga dunia kemaritiman Indonesia mampu mengejar ketinggalan dari negara maju,” demikian Anthon Sihombing. (ART)