HARIANTERBIT.CO – Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Nasir Djamil mengutuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer dan kelompok ekstrimis terhadap warga muslim di Rohingya, Myanmar.
Anggota Komisi III DPR RI ini meminta agar kejahatan itu segera dihentikan. Pembakaran kampung, pembunuhan warga khususnya anak-anak dan wanita merupakan kebrutalan yang mengarah kepada pembersihan etnis alias genosida yang termasuk kejahatan HAM berat.
Dikatakan, pemerintah Myanmar telah mempertontonkan salah satu bentuk kejahatan serius dimuka bumi ini. “Atas dasar kemanusiaan, seharusnya pembantaian yang mengarah pada genosida dihentikan dan diusut tuntas,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Aceh ini.
Nasir pernah melihat dan merasakan langsung konflik bersenjata antara GAM dan TNI-Polri selama puluhan tahun di Aceh. Konflik Rohingya yang berujung pada pembataian kelompok muslim di daerah itu sudah berlangsung lama.
Karena itu, Nasir heran dan menyayangkan tidak ada langkah kongkret dari dunia baik itu PBB maupun ASEAN untuk memproses dan menghentikan pembantaian tersebut.
Sebagai wakil rakyat, Nasir minta agar ada langkah-langkah kongkret yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk dapat mengakhiri kejahatan HAM di Myanmar. “Pemerintah bisa melakukan upaya diplomatik dengan mengultimatum Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia agar Pemerintahan Myanmar menghentikan pembantaian,” kata Nasir.
Bila ultimatum tidak diindahkan, lanjut dia, Duta Besar Myanmar harus diusir dari Indonesia sebagai bentuk protes keras, termasuk memanggil pulang duta besar Indonesia untuk Myanmar.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga dapat mendorong PBB dan negara-negara ASEAN untuk membentuk tim khusus guna melakukan pencarian fakta sekaligus menjadi penjaga kedamaian dan melindungi kelompok minoritas muslim di Rohingya.
Apalagi, telah ada kelompok Militan Tentara Penyelemat Rohingya Arakan (ARSA) yang melakukan perlawanan ke militer Myanmar, sehingga jika dibiarkan berkonflik, maka akan semakin membuat rumit konflik di Rohingya, sementara warga muslim biasa hanya akan menjadi korban.
Berikutnya, Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dapat mendorong komunitas internasional khususnya ASEAN untuk mengembargo Myanmar baik secara diplomatik maupun ekonomi. “Embargo lazim diterapkan untuk menekan negara yang melakukan kejahatan kemanusiaan.”
Nasir juga mendorong agar lembaga pemberi Nobel di Oslo, mengevaluasi kembali bahkan mencabut pemberian hadiah Nobel perdamaian kepada tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi yang diam terhadap pelanggaran HAM di Rohingya. “Diamnya Aung San Suu Kyi ini sebagai bentuk persetujuannya atas pembantaian di Rohingya,” kata Nasir
Mengungsi ke Bangladesh
Sedikitnya 27.400D muslim Rohingya sudah mengungsi ke Bangladesh untuk menghindarkan diri dari kekerasan di Myanmar. Sedangkan ekitar 20.000 lainnya terdampar di tanah tak bertuan di perbatasan Bangladesh-Myanmar.
Kantor berita Reuters menutip sumber PBB menyebutkan, penjaga perbatasan Bangladesh, Kamis (31/8) pagi menemukan 20 jenazah wanita dan anak-anak Rohingya akibat perahu yang mereka tumpangi tenggelam.
Sementara itu Asap tebal mengepul dari beberapa desa yang terbakar di bagian negara Myanmar.
Wartawan AFP dalam sebuah perjalanan yang dipimpin pemerintah ke daerah itu memberitakan, kekerasan di Myanmar tidak menunjukkan tanda mereda meski ada operasi keamanan polisi dan pasukan Myanmar.
Jalanan di Maungdaw — kota terbesar di Rakhine utara — hampir kosong ketika api-api kecil masih menyala di antara sisa-sisa rumah yang hangus dan sesekali suara tembakan terdengar di kejauhan.
Bentrokan itu dimulai Jumat lalu ketika pemberontak komunitas minoritas muslim Rohingya Myanmar melancarkan serangan mematikan ke pos polisi.
Sedikitnya 110 orang, termasuk 11 pejabat negara, dikonfirmasikan tewas sejak saat itu dan ribuan warga Rohingya berbondong-bondong melintasi perbatasan ke Bangladesh meski Dhaka berusaha menghentikan mereka.
“Sampai semalam, 18.500 orang sudah melintasi perbatasan,” kata Chris Lom, juru bicara IOM Asia Pasifik, kepada AFP sambil menambahkan imigran yang jumlahnya tidak diketahui masih terjebak di sisi perbatasan Myanmar. (ART)
