HARIANTERBIT.CO – Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi memastikan komitmennya tetap kuat untuk membersihkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dari oknum-oknum nakal yang bernafsu melakukan korupsi.
Sementara itu, Presidium Kamerad Haris Pertama menilai, banyak orang apalagi oknum-oknum yang kerap bermain merasa gerah dengan isu ini. Sehingga, operasi tangkap tangan (OTT) dijadikan bahan untuk menyerang pribadi Budi.
“Padahal OTT itu tidak ada kaitannya dengan pribadi menterinya. Justru dia begitu konsen untuk membersihkan Kemenhub dari oknum-oknum rakus dan tamak,” kata Haris, Minggu (27/8).
Sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Suwanto Sugito menilai, Budi Karya sudah mampu menjalankan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Budi Karya berkomitmen untuk memberantas praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di lingkungannya.
Selain itu, Suwanto mengatakan, kinerja Budi Karya di Kementerian Perhubungan dinilai positif. Banyak perubahan yang signifikan saat ini, apalagi dalam menunjang program kerja Presiden Jokowi. “Kinerja luar biasa ini layak mendapat apresiasi, persoalan ada anak buahnya yang korupsi kan sudah diakui yang kena OTT, tidak terkait dengan pribadi Menhub,” ujarnya.
Suwanto juga menilai, Budi begitu keras memberantas korupsi yang selama ini jarang terungkap di Kemenhub. Pada OTT kemarin, secara ksatria Budi meminta maaf meski bukan dirinya yang melakukan. “Apalagi dia sudah buat komitmen setiap pekerjaan menggandeng KPK,” ungkapnya.
Sementara Menhub Budi Karya Sumadi juga terus bertekad melakukan tindakan tegas jika terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di mana pun. Sebab, diutarakan Menhub, Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.
“Kejadian ini merupakan suatu praktik di mana competitiveness dari perekonomian kita menjadi lemah. Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat meng-improve diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Karenanya, kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas,” ujar Menhub.
Bahkan Budi Karya Sumadi berjanji melakukan kajian ulang terhadap proyek-proyek yang saat ini tengah dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. “Kejadian ini akan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan,” tandasnya.
Budi juga mengapresiasi tindakan banyak pihak, di antaranya Bareskrim Polri terhadap operasi tangkap tangan di Pelabuhan Palaran, dan minta agar tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar.
Menhub Budi Karya berharap, kejadian ini dapat menjadi pembelajaran semua pihak, serta dapat memberantas praktik pungli dalam pelayanan jasa transportasi. “Ke depannya kita akan susun aturan baru kepabeanan yang lebih mudah, murah dan diharapkan dapat merangsang iklim investasi yang lebih baik,” terangnya.
Budi Karya Sumadi dari awal menjabat sebagai menteri perhubungan dinilai sangat konsen memberantas praktik korupsi di lingkungan Kemenhub. Hal ini terbukti dari tidak adanya intervensi atas kasus anak buahnya yang melakukan tindakan tercela tersebut. Seperti kasus di Belawan dan Samarinda, di mana ada tiga oknum pelabuhan yang ditangkap karena melakukan aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Budi juga sudah teruji sejak menjabat di PT Ancol, Jakpro dan Angkasa Pura. Itu membuktikan jika Budi menginginkan agar Kemenhub bersih dari orang-orang yang berperilaku rakus dan tamak.
Bahkan dalam beberapa proyek yang digarap oleh Kemenhub, Budi juga secara berani menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah Budi Karya menjadikan Kemenhub sebagai lembaga yang bersih sudah dilakukan. Terbukti, Budi Karya bertanggung jawab langsung terhadap kementerian yang dipimpinnya, dan mampu melakukan pengawasan terhadap anak buahnya untuk tidak menerima suap. Kebesaran jiwa seorang pemimpin juga telah dibuktikannya dengan permohonan maaf yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia. (*/dade/rel)
