HARIANTERBIT.CO– Nota Keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 menggambarkan pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak punya terobosan terhadap peningkatan produksi dan kelemahan dalam melakukan diversifikasi energi nasional.
Hal itu dikatakan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofi Munawar, Kamis (24/8) mencermati Nota RAPBN 2018 yang dibacakan Jokowi di depan anggota parlemen di Gedung Kura-kura Komplek Parlemen pekan lalu.
“Pemerintahan Jokowi tidak mempunyai terobosan dalam peningkatan produksi. Buktinya, produksi minyak terus mengalami penurunan sejak 2015. Pemerintah juga lemah dalam melakukan diversifikasi energy secara nasional,” kata dia.
Wakil rakyat Dapil Jawa Timur ini menjelaskan secara kronologis terkait realisasi perkembangan lifting minyak di APBN sejak 2016. Pada tahun itu, lifting minyak Indonesia mencapai 825 barel per hari. Tahun berikutnya turun menjadi 815 barel.
Untuk tahun depan, pemerintah hanya mematok produksi 800 barel per hari (bph). Situasi berbeda terjadi pada lifting gas yang terus mengalami kenaikan. Tahun lalu 1.193 bph. Tahun ini naik menjadi 1.150 dan untuk tahun depan 1.200 bph.
Diversifikasi energi juga tidak banyak berubah. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konfigurasi bauran energi (enery mix) masih didominasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yakni 33,8 persen, gas 23,9 persen, batu bara 34,6 persen dan berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) 7,7 persen.
“Jika dicermati, postur APBN 2018 jika dicermati diversifikasi energi tidak banyak mengalami perubahan. Masih dominan penggunaan minyak dan batu bara dalam bauran energy nasional.
“Situasi ini menunjukan, belum adanya keseriusan pemerintahan Jokowi mengembangkan alternative energi ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang (sustainable)” jelas Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) VII Fraksi PKS DPR RI tersebut.
Karena itu, politisi kelahiran Lamongan, Jawa Timur, 18 Pebruari 1967 ini meningatkan pemerintahan Jokowi akan subsidi energi yang semakin besar tahun depan yakni sekitar Rp 172,407,9 triliun. Dan, ini harus diorientasikan kepada sektor publik secara transparan, efektif dan tepat sasaran.
Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi daya pendorong konsumsi energi publik yang semakin produktif. Sebagai informasi, angka subsidi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni Rp 168.876,8 triliun.
“Kenaikan subsidi energi harus diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan mampu mendorong produktifitas nasional, bukan sekedar program populis yang tidak memberikan dampak yang besar kepada perbaikan konsumsi publik,” demikian Rofi Munawar. (ART)
