HARIANTERBIT.CO– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembangunan gedung baru DPR RI yang dimulai tahun depan. Penolakan dilakukan PKS karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, karena anggaran negara defisit.
“Situasi ekonomi Indonesia sedang tidak memungkinkan, jadi kami minta tunda dulu pembangunan gedung baru,” kata Presiden PKS, Sohibul Iman di sela-sela Sidang Bersama DPR-DPD RI di Gedung Kura Kura Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).
Diakui, ruang kerja anggota DPR yang ada saat ini memang belum memadai untuk menunjang tugas kedewanan karena pada awal berdirinya Gedung Nusantara I, untuk satu anggota ruangan hanya buat satu anggota dan satu staf.
Namun, saat ini kondisinya sudah jauh berbeda. Satu ruangan diisi seorang anggota dewan dengan lima tenaga ahli, dua asisten pribadi dan satu staf sehingga jelas, ruangan yang tersedia sangat tidak memungkin menampung orang sebanyak itu.
Namun, dengan kondisi yang ada setiap anggota DPR RI harus menyesuaikan dengan ruangan yang tersedia. “Ya, mungkin jalan tengahnya dengan renovasi gedung, artinya cari cara yang tidak melukai situasi saat ini,” kata dia.
Sohibul menilai semua penganggaran harus memiliki kesadaran prioritas sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang saat ini menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif.
Dikatakan, DPP PKS belum berkomunikasi dan belum memberikan arahan kepada Fraksi PKS DPR RI, sehingga segera dilakukan konsolidasi terkait hal tersebut.
“Kami belum memberikan arahan kepada Fraksi PKS namun saya yakin teman-teman fraksi paham mereka pun melihat situasi seperti ini,” lanjut dia.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing mengatakan, anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap.
Misalnya, untuk tahun depan Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun itu Rp5,7 triliun. “Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp 5,7 triliun kemarin itu sudah ada Rp 500 miliar untuk anggaran,” kata Anton.
Politisi Partai Golkar dari Dapil Sumatera Utara tersebut menjelaskan, selain membangun gedung baru, DPR juga mewacanakan membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan hingga museum parlemen.
Rencana itu, kata dia, di luar dari anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru DPR misalnya alun-alun demokrasi dapat digunakan sebagai tempat representatif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan unjuk rasa.
“Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan terus museum. Misalnya di London, Inggris ketika masyarakat menyampaikan aspirasi ada tempat tersendiri, tidak seperti di sini ketika demo terjadi kemacetan.”
Dikatakan, pembahasan RAPBN 2018 akan dilakukan setelah pembacaan nota keuangan 16 Agustus 2017, sehingga setelah itu baru bisa dipastikan DPR memperoleh anggaran Rp5,7 triliun atau tidak. (art)
