HARIANTERBIT.CO – Produksi garam nasional sejak beberapa tahun lalu tidak menunjukkan hasil yang baik. Target produksi yang telah ditentukan, tak pernah tercapai. Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pun kini diuji.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Abdul Halim mengatakan, buruknya kinerja di instansi terkait pergaraman ini tak mampu mendongkrak produksi garam serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam. Dia mengingatkan, produksi garam pada 2016 hanya sebesar 118.056 ton atau setara 3,7 persen dari 3,2 juta ton yang menjadi target pemerintah pada 2016.
“Agar hal serupa tidak terulang kembali, pemerintah mesti memperbaiki kinerjanya di bidang pergaraman dan lebih mengedepankan semangat gotong-royong demi tercapainya target swasembada dan meningkatnya kesejahteraan tiga juta petambak garam di Indonesia,” ujar Abdul Halim di Jakarta, Selasa (8/8).
Terkait buruknya produksi garam nasional, juga diakui Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar. Menurutnya, selama beberapa tahun belakangan, kapasitas produksi garam nasional tidak menunjukan performa yang baik.
Hermanto menambahkan, fenomena itu menunjukkan indikasi bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus mampu melakukan pembinaan terhadap petani garam untuk mengangkat hasil produksi garam lokal.
“Dari situ aja sebetulnya sudah merupakan indikasi. Mstinya dilakukan pembinaan petani garam oleh kementerian yang langsung terkait, yaitu kementeriannya Bu Susi. Karena turunannya ada disitu,” ujar Hermanto.
Sebelumnya peneliti muda Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah sebetulnya punya program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) guna mendongkrak produktivitas petani dalam menghasilkan garam. Namun sayangnya program ini belum memberikan hasil yang memuaskan.
“Tapi ini (Pugar-red) nggak jalan. Realisasi bantuan tidak pernah mencapai 100 persen. Target produksi garam dari Pugar hanya 51,4 persen dari target. Jadi programnya sudah ada tapi tidak serius diawasi pemerintah,” ungkap Bhima.
Kelangkaan garam di Tanah Air menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dari evaluasi tersebut, diharapkan dapat mendorong para petani garam untuk memproduksi garam sesuai target. (arya)
