HARIANTERBIT.CO – Kebijakan pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) berdampak besar dengan menurunnya daya beli masyatakat.
Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi’ Munawar mengaku, kecewa dengan kebijakan pemerintah menaikkan TDL sehingga sangat membebani ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.
“Saya kecewa karena kenaikan tarif listrik telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah belum memuaskan dalam mengevaluasi kebijakan penarikan subsidi listrik 900 VA. PLN bersikeras menarik subsidi bagi konsumen bawah dan menegah di golongan tarif tertentu,” kata Rofi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/8).
Hal ini, kata politisi senior PKS ini, tentu saja ini berakibat terhadap daya beli masyarakat yang semakin melemah. Karena itu, perlu terobosan yang serius untuk memperhatikan pelemahan ini di sektor kelistrikan.
Dikatakan, selama ini pemerintah dan PLN menganggap bawah subsidi adalah sebagai beban negara semata, bukan bentuk formula insentif dan kebijakan protektif terhadap rakyat. “Karena itu, sepanjang itulah, kita akan melihat subsidi dialihkan tanpa ada adanya kebijakan efisiensi yang semakin baik dalam pengelolaan listrik nasional,” kata dia.
Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu Bank Indonesia (BI) merilis penyebab turunnya daya beli masyakat kuartal II-2017. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah karena adanya penyesuaian tarif listrik.
“Subsidi listrik merupakan kebijakan penting agar masyarakat mendapatkan akses energi yang memadai. Pemerintah selama ini ‘lebay’ memandang setiap prilaku oknum konsumen listrik dengan mengambil jalan pintas dengan menarik subsidi,” sindir Rofi.
Untuk mengembalikan daya beli masyarakat yang semakin terpuruk, pihaknya meminta Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) mendatang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus melakukan penambahan dana subsidi listrik Rp 6 triliun.
Dengan begitu, ada revisi tambahan 2,44 juta pelanggan dengan jumlah total menjadi 6,45 juta . Adapun untuk pelanggan 450 VA tidak berubah yaitu tetap 19,1 juta sehingga total jumlah penerima subsidi listrik 25,55 juta pelanggan.
Pihaknya juga meminta Kementerian ESDM membuka data pelanggan listrik subsidi ini agar dapat dicross-check serta dikoordinasikan dengan pihak terkait terutama dengan melibatkan struktur pemerintahan di tingkat RT, RW dan kelurahan dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap penyaluran subsidi tersebut.
“Hal ini agar sejalan dengan skema-skema sejenis yang lain untuk masyarakat miskin seperti program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” demikian Rofi Munawar. (art)
