HARIANTERBIT.CO – Potensi ancaman keamanan di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba, korupsi dan masuknya orang asing.
Itu diungkapkan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulut, Wenny Warauw usai melakukan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Sulut akhir pekan kemarin. Kunjungan kerja Komisi III itu dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny Karbur Harman.
Dalam tatap muka dengan sejumlah anggota dewan dengan jajaran Polda Sulut para wakil rakyat itu, kata Wenny, menggali masukan tentang potensi ancaman keamanan di daerah tersebut.
Siaran pers Wenny Warauw yang diterima HARIANTERBIT.co, Senin (7/8) menyebutkan, ancaman yang dihadapi Polda Sulut tersebut cukup serius. “Ancaman itu terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing.” kata politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Dikatakan, Komisi III bakal mendalami informasi terkait bagaimana kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang dikunjungi menangani masalah masalah korupsi yang menonjol di wilayah.
“Ada perkara korupsi berjalan di tempat. Kasus itu sudah bertahun-tahun tidak ditangani. Masalah tahanan korupsi yang sudah divonis, pelakunya enak berada di luar tahanan. Banyak laporan yang diterima Komisi III DPR seperti itu.”
Masalah narkoba, kata Wenny, juga marak. Bahkan beberapa waktu lalu Kapolri meninjau Sulut untuk mendapat masukan terkait penanganan narkoba dan cara penanganan yang dilakukan jajaran Polda setempat.
Terkait soal teror, lanjut purnawirawan polisi ini, Sulawesi Utara sepertinya menjadi tempat transitnya orang dari Filipina Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui Manado.
Kepada jajaran Polda Sulut, Wenny juga mempertanyakan pengawasan kenapa oknum warga negara Philipina itu bisa lolos ke Manado dan berkeliaran di wilayah Indonesia.
Dikatakan, warga Philipina itu masuk ke Manado melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud. Komisi III DPR mendapat masukan bahwa banyak pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau dikarenakan fasilitas minim.
Polda Sulut punya alat/. Namun, alat itu tidak memadai seperti kapal , tapi tidak punya kapal yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu,” kata dia.
Jadi, lanjut Wenny, masalah ini menjadi perhatian Komisi III DPR untuk memprioritaskan annggaran ke depannya. “Itu bisa juga diajukan untuk Polda Sulut yang sudah menjadi tipe A. Sesuaikan kebutuhan karena ancamannya itu serius di sini.”
Lebih jauh dikatakan, banyak warga China masuk Manado menggunakan visa turis. Namun, mereka tidak balik lagi kenegaranya. “Mereka banyak yang tidak balik dan bekerja di hutan-hutan seperti di tambang emas dan di banyak sektor lainnya,” kata dia.
Karena itu, Wenny mengharapkan, pemerintah pusat, Pemda dan seluruh mitra kerja Komisi III Polda dapat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan dan peraturan UU yang berlaku di Indonesia. “Kita mengharapkan jangan sampai ada kekisruhan dan ada kegaduhan.”
Terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakan, Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR sudah menjanjikan akan membuat Satgas Tipikor Densus Tipikor.
“Nah, kita mau melihat bagaimana reaksi Polda menanggapi Ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu kita tanya,” demikian Wenny Warouw. (art)
