HARIANTERBIT.CO – Gejala keretakan dinding kebangsaan belakangan ini disebabkan oleh kepentingan sesaat oleh sekelompok orang dengan ujaran-ujaran kebencian serta gerakan radikalisme berbasis pemahaman yang dangkal.
“Kejadian ini tentu tidak boleh diabaikan karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, DR Sugiarto Sumas, mewakili Menaker pada acara memperingati Haul Al-Maghfurlah KH.Abdul fatah dan Al Manshur dan Para Masyayikh ke 34.
Haul yang digelar di Tuban, Jawa Timur itu berlangsung dengan mengusung tema ‘Membendung Radikalisme Melalui Gerakan Masyarakat Akar Rumput’.
Dalam sambutannya, Sugiarto menekankan perlunya pemahaman bersama terhadap ancaman radikalisme yang bukan hanya pada serangan fisik melainkan juga propaganda ideologi yang mendasari munculnya radikalisme yang secara masif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat.
Radikalisme, menurutnya, adalah paham yang dibuat-buat oleh individu atau sekelompok orang yang menginginkan perubahan sosial dan politik untuk kepentingannya.
“Yang mudah terserang dan terpengaruh pada propaganda itu adalah masyarakat miskin yang marginal sosial ekonominya.”
Data BPS pada Maret 2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin tercatat 10,64 persen atau turun 0,06 persen jika dibandingkan dengan data September 2016 yang sebesar 10,70 persen.
Gini ratio pada Maret 2017 sebesar 0,393 turun sebesar 0,001 poin dari september 2016 yang membujukan 0,394. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen atau turun 0,28 persen dariAgustus 2016 yang sebesar 5,631 persen.
Data diatas berbicara entang pencapaian tingkat pengangguran terbuka terendah pasca reformasi, tetapi jumlahnya masih cukup besar yakni sekitar 7,01 juta penduduk yang bepotensi untuk disusupi atau dipengaruhi oleh radikalisme.
Beranjak dari kondisi itu, Kementerian Ketenagakerjaan secara konsisten berupaya menanggulangi kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan pengangguran diantaranya melalui program pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS). Yaitu memberikan saluran pekerjaan kepara lulusan sarjana sebagai pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Juga memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi angkatan kerja muda di BLK seluruh Indonesia dengan subsidi Kemenaker, Program Pemagangan ke luar negeri seperti Jepang dan Korea Selatan sehingga untuk meningkatkan kualitas Angkatan Kerja Muda Indonesia,
Kemnaker juga memberdayakan tenaga kerja muda melalui pelatihan wirausaha dan pemberian Bantuan Sarana Usaha (BSU) serta program padat karya dan teknologi tepat guna.
Berbagai Upaya tersebut cukup memberi sumbangan yang menggembirakan. seperti tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia tumbuh dari Rp74,75 juta per tenaga kerja tahun 2014 menjadi Rp79,66 juta per tenaga kerja pada tahun 2016.
Sejalan dengan peningkatan produktivitas itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga merangkak naik. Pada 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen atau 0,14 persen lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 4,88 persen.
Selain memberikan pelatihan dan peningkatan skill dan kompetensi serta pembukaan lapangan kerja secara massif, Kemnaker dibawah kepemimpinan Menteri Hanif Dhakiri, juga membuat pola baru dalam setiap pembekalan tenaga kerja dengan materi soft skill yang berisi materi anti terorisme dan anti radikalisme dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme dan Islam rahmatan lil alamin.
Pemerintah juga memberikan apresiasi kepada Ponpes dalam mencerdaskan bangsa melalui pendidikan umum dan agama Islam sekaligus sebagai lembaga pelatihan kewirausahaan, yang mampu mengembangkan ekonomi umat.
Sehingga, dalam membendung munculnya radikalisme ponpes tampil dengan membentuk karakter yang kuat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Nusantara. (hasyim)
