HARIANTERBIT.CO – Informasi Ini menjadi pegangan terkait selentingan info selama ini yang menuduh pemerintah ingin menggunakan dana haji karena keuangannya menipis. Rabu pagi (26/7) di sela pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo menyarankan, daripada idle (nganggur), diem, dana yang diperkirakan mencapai Rp90 triliun itu lebih baik diinvestasikan, tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi.
“Aman tapi memberikan keuntungan yang gede,” kata Presiden menjawab wartawan. Presiden melanjutkan, pada kesempatan ini pemerintah mungkin harus memberikan peluang, misalnya ada jalan tol yang sudah groundfit, yang mau dilepas. Beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini.
‘’Pelabuhan, kan yang aman-aman itu, jalan tol, pelabuhan kan enggak mungkin lah itu sampai rugi kalau naruhnya di situ. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi,” kata Presiden Jokowi.
Jokowi berharap BPKH bisa melihat misalnya Tabung Haji di Malaysia atau bagaimana negara-negara lain mengelola dana haji. Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik.
Sehingga dari keuntungan itu, lanjut Presiden, nanti bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti menjadi lebih turun, turun, turun terus.
“Saya kira nanti badan ini bisa melihatlah, bagaimana negara-negara lain mengelola. Karena kita ini paling gede, hajinya kan paling banyak. Jadi kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira ini akan memberikan keuntungan yang baik pada siapapun, terutama masyarakat yang ingin pergi haji,” ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden menyatakan, dengan pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota BPKH ini diharapkan pelayanan haji akan menjadi lebih baik lagi karena ini badan yang nanti lebih fleksibel dalam pengawasan, pengelolaan, keberangkatan di sana, maupun kepulangan dari para haji kita. (lya)
