HARIANTERBIT.CO – Pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan (Afsel) tengah bertemu guna membahas kerja sama perdagangan antarkedua negara. Untuk memperlancar realisasi ekspor, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memanfaatkan skema imbal dagang (counter trade) bagi produk yang pengelolaannya masih melibatkan peran antarpemerintah, seperti produk energi (minyak dan gas) dari Afrika yang dapat dibarter dengan produk alutsista, transportasi, dan kelapa sawit Indonesia.
Menanggapi soal konsep imbal dagang, Peneliti Institute of Development Economics and Finance, Eko Listiyanto menilai bahwa konsep tersebut bisa menguntungkan kedua pihak. Menurutnya, membuka pasar lewat Afsel adalah langkah yang tepat, karena Afsel adalah negara paling maju di Afrika.
“Konsepnya sih pasti bagus itu ya, karena bisa menguntungkan kedua pihak kan harapannya. Kalau di Afrika ya memang yang paling maju itu Afrika Selatan,” ujar Eko ketika dihubungi wartawan, Jumat (21/7).
Peneliti lulusan Universitas Indonesia ini mengatakan, hal yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah yakni, bagaimana pengejawantahannya nanti dapat terlaksana sesuai dengan harapan, baik dari segi dagangnya, maupun segi investasi.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara mengimplementasikannya itu. Ketika kita menyodorkan model skema imbal dagang yang istilahnya fair trade, nanti bagaimana menindaklanjutinya di bawah, baik sifatnya dagang, maupun investasi. Karena, dua itu pasti terkait antara hubungan dagang dan hubungan investasi,” jelas Eko.
Menurut Eko, jumlah investasi yang diberikan kepada suatu negara akan berbanding lurus dengan volume perdagangan yang dihasilkan. Bukan tidak mungkin nanti ada penerbangan yang langsung menuju ke Afsel akibat dari multiplier effectnya.
“Misalkan, investasi ke Afrika Selatan semakin besar. Biasanya juga nanti akan diikuti oleh volume perdagangan yang semakin besar juga. Dari situlah kemudian bisa menimbulkan aktivitas ekonomi sekunder, misalkan penerbangan kesana jadi ada, kaya gitu multiplier effectnya,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, imbal dagang itu nantinya akan menjadi salah satu bentuk banguan G to G, antara Indonesia dengan Afsel.
“Selain penjajakan PTA (Preferential Trade Agreement), pemerintah juga membantu dari segi government to government (G to G) lewat skema imbal dagang, serta melalui perwakilan di luar negeri, baik ITPC maupun Atdag,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (arya)
