KETUA KPPU: INDONESIA BUTUH KEWENANGAN LINTAS BATAS

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperingati ulang tahun yang Ke-17. Setelah jalan santai, KPPU menggelar syukuran yang dihadiri oleh beberapa tokoh di antaranya Yudi Latief dan anggota DPR-RI.

Syarkawi Rauf

“Persaingan usaha dengan pengusaha asing menjadi ancaman bagi pelaku usaha Indonesia, namun pengusaha asing berpotensi menjadi ancaman yang cukup besar dalam melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Misalnya dalam hal akuisisi, asing cukup dominan mencaplok perusahaan dalam negeri,” kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf memberi keterangan pers saat memperingati HUT KPPU Ke-17 di Kantor KPPU Jl Ir H Juanda, Jakarta Pusat.

Potensi ancaman itu sangat besar, lanjutnya, pertama dilihat dari sisi merger dan akuisisi dari penggabungan perusahaan dan pengambilalihan perusahaan yang kita tangani selama ini, tendensinya bukan hanya lagi bagi perusahaan dalam negeri dengan perusahaan dalam negeri, tapi paling banyak perusahaan luar negeri mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan di dalam negeri.

“Artinya, adanya kecenderungan perusahaan asing mengakuisisi perusahaan Indonesia yang mana dapat mengarah ke persaingan usaha yang tidak sehat perlu dikontrol agar tak merugikan pelaku usaha dalam negeri. Proses ini harus kita kontrol ke depan, dan kecenderungan seperti ini akan terus tumbuh ke depan seiring dengan pelaksanaan Ekonomi ASEAN, seiring dengan proses globalisasi bisnis yang semakin intensif,” ujar Syarkawi.

Bukan hanya dalam hal akuisisi, Syarkawi melanjutkan, persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi dilahirkan oleh perusahaan luar juga membayangi dari sisi kartel usaha. Bahkan masalah tersebut dinilainya terus berkembang, karena minimnya kontrol yang dipunyai Indonesia.

Syarkawi mencontohkan, misalnya kita lagi melakukan penyidikan terkait dengan kartel yang dilakukan oleh enam perusahaan pengangkutan kontainer yang berbasis di Singapura, mereka mengangkut barang ke Batam, kartelnya di Singapura tapi bisnisnya di Indonesia, yang dirugikan adalah perusahaan Indonesia.

Tak terhindarkannya permasalahan tersebut, menurut Syarkawi, karena belum ada wewenang yang dimiliki Indonesia dalam mengatur dan mengawasi itu. “Undang-undang kita hanya beri kewenangan menangani perkara yang dilakukan pelaku usaha di Indonesia, itu saya kira ke depan kita butuh kewenangan lintas batas,” ungkap Syarkawi. (*/dade/rel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *