HARIANTERBIT.CO – Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) yang dipimpin Yudi Syamhudi Suyuti dan didampingi Dr Marwan Batubara dan sejumlah aktivis lainnya mendatangi Kantor Komnas HAM RI di Menteng, Jakarta, Rabu (10/5), untuk melakukan pengaduan terkait proyek reklamasi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diduga merupakan penjajahan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap rakyat pribumi melalui aktor utama negara dan para taipan serta antek-anteknya.
Berikut pernyataan sikap dan tuntutan Presidium MRI yang disampaikan kepada Komnas HAM RI. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang bermasalah saat ini, di mana terdiri dari 17 pulau, setelah diselidiki oleh beberapa ahli dari segala bidang terkait, merupakan proyek yang selain merusak lingkungan hidup, penggusuran warga masyarakat sekitar yang kehilangan sumber kehidupannya sebagai nelayan juga menjadi ancaman sangat serius di Indonesia.
Ancaman sangat serius ini menyangkut kejahatan berat kemanusiaan berupa pintu masuk utama penjajahan RRT atas bangsa Indonesia yang diberikan oleh aktor-aktor utama negara dan para taipan konglomerat sebagai agen-agen imperialisnya. Proyek Reklamasi Teluk Jakarta sebagai pintu masuk utama proyek penjajahan ini, terkait konstruksi dan rangkaian pengepungan jalur wilayah dari Sabang sampai Merauke melalui megaproyek pembangunan infrastruktur yang dioperasikan oleh Presiden Jokowi beserta instrumen dan jaringan-jaringan kekuasaannya sejak menjabat pada 2014.
“Proyek-proyek ini saling terelasi termasuk proyek-proyek reklamasi selain dari Teluk Jakarta seperti reklamasi Banten, reklamasi Bali, pembangunan tol laut, kereta cepat Jawa Barat, trans Sumatera, beberapa pelabuhan dan berbagai proyek infrastruktur lainnya. Sehingga Proyek Reklamasi Teluk Jakarta adalah puncak dari pencapaian penjajahan (kolonisasi) Tiongkok atas Indonesia,” ujarnya.
Hal ini dikarenakan posisi, sambung Yudi, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai sentral kekuatan politik, sosial, ekonomi kapital, budaya, keamanan dan pertahanan. Proyeksi penjajahan terbuka ini tidak terlepas dari tahapan penguasaan politik Jakarta pada 2012, di mana pasangan Jokowi-Ahok terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
“Akan tetapi konsolidasi untuk penguasaan wilayah nasional dari mulai negara (sistem/teritori-state) dan negeri (wilayah bangsa pribumi /hak-hak adat-country), hingga tercapainya kekuasaan atas sumber-sumber kemakmuran dan kehidupan Rakyat Indonesia saat ini telah berproses bertahun-tahun. Dan puncaknya adalah penguasaan politik yaitu, ketika Jokowi berada pada posisi kekuasaan presiden dan Ahok berada pada posisi gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, kemenangan Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014, tidak terlepas dari kekuatan modal para konglomerat taipan sebagai pemodal utama yang memberikan dukungan modal finasial sebagai utang yang harus dibayar oleh Jokowi dan jaringan kekuasaan politiknya yaitu, untuk kepentingan para konglomerat taipan mendorong Tiongkok untuk menganeksasi Indonesia sebagai negara bagian Tiongkok. Sehingga NKRI tidak lagi dimiliki oleh rakyat Indonesia asli pribumi, melainkan oleh Tiongkok.
“Kepentingan para konglomerat taipan ini sejalan dengan kepentingan Tiongkok untuk menguasai dunia melalui proyek OBOR (One Belt One Road), dan untuk mencapai kedudukan superior politiknya, di mana bangsa Tiongkok yang berwarga negara Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petahana diajukan kembali menjadi calon gubernur berpasangan dengan calon wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Namun pada akhirnya Ahok gagal mencapai kekuasaan politiknya kembali, karena dikalahkan oleh penantangnya pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salhuddin Uno,” ungkap Yudi.
Tujuan diajukannya Ahok sebagai salah satu cagub, agar dirinya bisa menjadi gubernur dengan legitimasi rakyat secara penuh melalui proses demokrasi, meskipun menggunakan berbagai cara rekayasa, konspirasi dan segala cara, termasuk berusaha melakukan kecurangan. Bahkan untuk mewujudkan ambisi kepentingannya tersebut, Jokowi sebagai aktor negara terpenting ikut intervensi dengan menggunakan instrumen-instrumen dan jaringan-jaringan kekuasaannya, termasuk institusi kepolisan, Badan intelijen Negara (BIN), kejaksaan dan hampir seluruh birokrasinya.
“Dari situlah Ahok akan mencapai kekuasaan eksekutif tertinggi yaitu, sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Indonesia benar-benar dikuasai oleh Tiongkok. Akan tetapi, meskipun Ahok gagal menjadi gubernur DKI Jakarta, ambisi Jokowi dan para taipan konglomerat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bagian Tiongkok tetap konsisten. Dan persoalan Reklamasi Teluk Jakarta masih menjadi tujuan utama kepentingan kekuasaan Jokowi dan para taipan konglomerat,” kata Yudi.
Meskipun Proyek Reklamasi Teluk Jakarta termasuk proyek ilegal dengan menabrak aturan-aturan hukum yang berlaku, sempat diberhentikan oleh pemerintah pusat, saat Dr Rizal Ramli menjadi menko Maritim, juga dikalahkannya oleh gugatan masyarakat nelayan bersama Walhi yang aliansinya bernama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, akan tetapi pada saat Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Dr Rizal Ramli, Proyek Reklamasi Teluk Jakarta ini dibuka kembali.
“Dari data yang kami peroleh, tetap dipaksakannya proyek ini berjalan adalah karena telah mengucur modal finansial dalam pelaksanaan proyek ini dalam jumlah besar. Selain itu, meski secara hukum masih terjadi sengketa, akan tetapi kapling tanah di pulau buatan tersebut telah habis terjual. Pemerintah Tiongkok juga telah banyak mengucurkan bantuan utang pada pemerintah Jokowi untuk merealisasikan megaproyek infrastrukturnya termasuk proyek politik pencalonan Ahok menjadi gubernur DKI 2017 yang gagal,” kata Yudi. (*/dade/rel)
