PERISTIWA

GERAKAN INDONESIA MERDEKA, PRESIDIUM MRI SUARAKAN ‘PERANG REKLAMASI’

HARIANTERBIT.CO – Sesuai kesepakatan bersama dalam pertemuan terbuka Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) menuju Gerakan Indonesia Merdeka, Kamis (4/5), presidium organisasi akan langsung menindaklanjuti dengan memulai perang dengan ‘musuh-musuh rakyat’ soal reklamasi adalah makar.

“Kami menyebutnya ‘perang reklamasi’, namun perang yang kita lakukan adalah melalui perang hukum, politik dan diplomasi, ini adalah sebuah metode dan aksi perang yang bagi kami adalah perang bermartabat dan beradab. Pergerakan ini langsung saya pimpin sebagai komandan pergerakan,” kata Ketua Presidium MRI Yudi Syamhudi Suyuti, Sabtu (6/5).

Yudi Syamhudi Suyuti
Yudi Syamhudi Suyuti

Lebih lanjut Presidium MRI ini mengatakan, bersama beberapa pergerakan seperjuangan akan bekerja sama untuk menangkan cita-cita kedaulatan rakyat banyak dan masyarakat pribumi. Proyek reklamasi Teluk Jakarta ini menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sejak Indonesia merdeka, namun hal ini karena para pemodal, aktor intelektual dan para pelakunya melakukan empat hal kejahatan mendasar yaitu, makar, korupsi, penjajahan dan perusakan lingkungan dengan misi aneksasi sekaligus membuka pintu penjajahan Tiongkok.

“Kami akan memulai dengan melaporkan persoalan ini ke Komnas HAM pekan depan, bersamaan dengan laporan ke United Nations (PBB-red), dan selanjutnya kita teruskan pelaporan ke institusi-institusi terkait.
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang semata-mata demi kepentingan rakyat banyak dan kedaulatan nasional,” ujarnya.

Posisi kami di sini adalah, kata Yudi, sebagai kumpulan rakyat pemilik tanah, air, udara dan negara yang sah sesuai hukum-hukum adat, konstitusi dan hukum-hukum internasional. Ada beberapa pihak yang akan kami perangi dalam perang ini, para mafia Tiongkok, Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beserta alat-alat kekuasaannya yang merupakan agen-agen imperialis besar Tiongkok untuk kepentingan imperialisme. “Pekerjaan ini kami akui adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, namun tidak juga terlalu sulit untuk dapat diselesaikan,” ungkap Yudi.

Menurutnya, persoalan yang diperjuangkan ini sejalan dengan program politik Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, gubernur-wakil gubernur DKI terpilih, meskipun masyarakat Jakarta Utara telah mempelopori perlawanan. Tentu kami bisa saja bersinergi dengan pemerintah Ibu Kota nantinya setelah Gubernur-Wakil Gubernur dilantik.

“Penolakan reklamasi telah lama diperjuangkan rakyat, ada kaum nelayan, aktivis lingkungan hidup dan kelompok-kelompok masyarakat banyak. Kami pikir, rakyat harus mengetahui bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta berskala lokal, nasional dan internasional yang berada dalam satu kerangka mission. Selain itu bagi kami, perang reklamasi ini adalah pintu besar untuk kembalinya kedaulatan di tangan rakyat. Termasuk mendorong diadakannya sidang istimewa dan mengganti rezim Jokowi secara konstitusional,” pungkas Yudi. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *