Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Gubernur Aceh (kiri) dan Kabadiklat Kemendagri foto bersama usai penandatanganan prasati Gedung APRM Badiklat Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (31/3).

TJAHJO KUMOLO RESMIKAN GEDUNG APRM BADIKLAT KEMENDAGRI

Posted on

HARIANTERBIT.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghadiri peresmian pemakaian Gedung Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM) Badan Pendidikan dn Latihan (Badiklat) Kementerian Dalam Negeri di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (31/3).

Peresmian gedung ditandai dengan pengguntingan pita, dilanjutkan penandatanganan prasasti oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang didampingi Gubernur Aceh dan Kepala Badiklat Kemendagri.

“Gedung berlantai dua ini akan menjadi laboratorium pusat pendidikan dan database Kemendagri,” kata Tjahjo Kumolo dalam sambutan peresmiannya.

Usai peresmian, Mendagri menggelar pertemuan khusus yang dihadiri pejabat Kemendagri dengan Gubernur Zaini yang didampingi antara lain Kepala Biro Hukum Pemerintahan Aceh Edrian SH, MHum, dan dua Staf Khusus Gubernur Fachrulsyah Mega dan Aznal.

Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Gubernur Aceh (kiri) dan Kabadiklat Kemendagri foto bersama usai penandatanganan prasati Gedung APRM Badiklat Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (31/3).
Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Gubernur Aceh (kiri) dan Kabadiklat Kemendagri foto bersama usai penandatanganan prasati Gedung APRM Badiklat Kemendagri di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (31/3).

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Mendagri mengatakan, setiap kepala daerah baru tidak bisa serta-merta mengangkat tim suksesnya masuk di struktur kepegawaian dan penataan pegawai, harus dengan proses berjenjang. “Setiap kepala daerah terpilih tidak dapat memangkas jabatan yang sudah tertata sebelumnya,” ucap Tjahjo.

Mendagri menambahkan, selain itu kepala daerah terpilih tidak bisa langsung memangkas jabatan-jabatan yang ada. “Makanya kepala daerah hasil pilkada, kita ajak untuk diskusi dan dialog di BPSDM, kemudian kita bawa ke Lemhannas,” katanya.

Setiap kepala daerah terpilih harus melepas aparatur dalam kepentingan politik, kelompok, maupun golongan, dan jadi fungsional gedung ini akan bersinergi dengan reformasi birokrasi untuk program revolusi mental. “Ini saya kira hal-hal yang secara spesifik dalam rakor ini untuk bisa menjadi pegangan kita, bahwa komunikasi koordinasi dalam BPSDM juga harus terus memonitor, memfasilitasi, juga semua daerah memonitor dalam pengertian ada hal-hal yang harus ditingkatkan,” ujar Mendagri.

Peresmian gedung ini juga dibarengi penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Penelitan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aparatur Sipil Negara (ASN), yang digelar sejak Kamis (30/3). Rakornas ini dilakukan guna mengoordinasi program peningkatan sumber daya manusia oleh BPSDM. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *