HARIANTERBIT.CO – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso, dinilai tak paham hukum mengikut sertakan jajaran TNI menangkap dan melakukan penyamaran dan kontak langsung dengan para bandar narkoba.
Sekjen Rumah Kamnas Ali Asghar menekankan, tupoksi TNI dan Polri sudah jelas. TNI lebih tepat memperkuat perbatasan yang biasa dipakai jalur penyelundup narkoba. “Daerah perbatasan baik darat dan laut yang harus diwaspadai, karena penyelundup banyak memanfaatkan lemahnya penjagaan,” tandas Ali.
Diwartakan sebelumnya, peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penegakan hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan narkoba, kini semakin meluas.
Di lapangan, TNI akan diikutsertakan dalam penangkapan atau penggerebekan bandar narkoba serta dipersilakan melakukan penindakan tegas, termasuk melakukan penyamaran dan kontak langsung dengan para bandar untuk penangkapan.
Kepada SH di ruang kerjanya, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Waseso, Kamis (5/11) pagi, mengatakan peran TNI ini merupakan kesepahaman yang telah disepakati dan dikomunikasikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Panglima TNI.
Saat ini teknis pelaksanaannya, menurut Budi Waseso, sedang dibicarakan kedua institusi. Upaya ini dianggap sebagai salah satu cara untuk melakukan penindakan tegas terhadap para bandar narkoba.
Buwas, demikian mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri ini kerap disapa, mengaku sudah bertemu Panglima TNI dan membicarakan hal tersebut. Menurut Buwas, hal ini dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Secara teknis Buwas menerangkan, BNN akan melakukan profiling (penelisikan data-red) dan pengumpulan informasi terkait seorang bandar. Dari hal ini, informasi yang ada akan disampaikan kepada pihak TNI dan akan dilakukan penindakan secara bersama setegas-tegasnya.
Pandangan TNI soal perang terhadap narkoba ini juga ditegaskan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, narkoba menjadi ancaman terbesar bangsa ini dan Aceh merupakan salah satu provinsi yang dibidik para pengedar barang berbahaya tersebut.
