PERISTIWA

FREEPORT, NAWACITA DAN KEDAULATAN BANGSA

HARIANTERBIT.CO – Menyikapi dinamika politik nasional, maka Komite Rakyat Nasional (Kornas) memandang perlu untuk segera menyelenggarakan rapat pimpinan nasional (rapinmas) untuk mengambil keputusan organisasi yang strategis.

Menindaklanjuti hal itu, Kornas menggelar rapinmas pertamanya pada 10-12 Maret di Ciloto, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan melahirkan sikap politik di antaranya, tegak lurus bersama Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo sampai dengan 2019 mendatang, dan meminta kepada pemerintah agar sesegera menasionalisasi PT Freeport Indonesia.

“Sebagai pendukung Presiden Jokowi bukan berarti menghilangkan kekritisan kami terhadap pemerintah, pemerintah harus terus diingatkan bila melenceng dari cita-cita Trisakti dan Program Nawacita, sehingga Kornas tidak menjadi seseorang yang sedang jatuh cinta, namun cinta itu membutakannya sehingga rasionalitasnya hilang dalam melangkah,” kata Ketua Umum Komite Rakyat Nasional (Kornas) Abdul Havid Permana, Senin (13/3).

Ketua Umum Kornas Abdul Havid Permana, Plt Sekjen Kornas Jokowi Akhrom Saleh, Dewan Pembina Kornas Jokowi sekaligus Perwakilan Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, para pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan 12 DPW, foto bersama usai Rapimnas Kornas untuk yang pertama kalinya sejak berdiri, bertempat di Ciloto, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 10-12 Maret.
Ketua Umum Kornas Abdul Havid Permana, Plt Sekjen Kornas Jokowi Akhrom Saleh, Dewan Pembina Kornas Jokowi sekaligus Perwakilan Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, para pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan 12 DPW, foto bersama usai Rapimnas Kornas untuk yang pertama kalinya sejak berdiri, bertempat di Ciloto, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 10-12 Maret.

“Program Nawacita Pak Jokowi menjadi salah satu alasan kami terus bersama Jokowi, di mana Program Nawacita di beberapa butirnya berbunyi, “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, membangun Indonesia dari pinggiran, menolak negara lemah, melakukan reformasi sistem, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, setidaknya beberapa butir itu telah direalisasikan oleh Presiden Joko Widodo,” sambungnya.

Abdul Havid menambahkan, hanya butir-butir tersebut perlu diwujudkan secara konkret lagi, apakah pemerintah berani menasionalisasikan PT Freeport Indonesia, apalagi bila kita bicara kemandirian ekonomi. Bentuk konkret langkah politik kami, salah satunya adalah mengawal Nawacita untuk mewujudkan kedaulatan bangsa, maka pemerintah perlu membuktikan mengambil alih PT Freeport Indonesia, dengan menasionalisasikannya agar negara dan bangsa Indonesia benar-benar berdaulat di rumahnya sendiri.

Pada Rapimnas Kornas juga mengubah logo sebagai simbol organisasi, yang sebelumnya wajah dan tulisan nama Pak Presiden terdapat di lambang Kornas. “Di salah satu agenda rapimnas membahas tentang simbol organisasi, dan telah kami sepakati wajah serta tulisan presiden dihilangkan, sebagai bentuk kasih sayang Kornas kepada Bapak Joko Widodo,” ungkap Abdul Havid.

Selain itu, Rapinmas I Kornas ini melahirkan keputusan yang strategis yakni, “Mengawal Nawacita dan Menuju Kedaulatan Bangsa”. “Negara tidak boleh lemah, kami dan rakyat Indonesia akan terus bersama, bila itu masih dalam koridor kepentingan bangsa demi kemandirian ekonomi, sesuai dengan cita-cita Bung Karno dengan Trisaktinya,” pungkasnya. (*/dade/rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *