HARIANTERBIT.CO – Komite Rakyat Nasional (Kornas) merupakan salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi yang berdiri sejak 2014 lalu. Sejak berdirinya, Kornas telah mengalami beberapa kali pergantian pengurus hingga terpecah menjadi tiga organisasi. Di bawah komando Abdul Havid Permana, Kornas menambah embel-embel Jokowi di belakang nama Kornas.
“Hal ini bertujuan untuk menghindari upaya-upaya yang tidak diinginkan yang mengatasnamakan Kornas. Melihat ‘kerasnya’ pertarungan politik nasional saat ini, khususnya Pilkada DKI Jakarta yang turut serta memperkeruh situasi perpolitikan nasional yang ada, Kornas Jokowi merasa harus turut serta berperan aktif dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang pro-rakyat,” kata Plt Sekjen Kornas Jokowi, Akhrom Saleh, Sabtu (11/2).
Oleh karena itu, para pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan 12 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) seluruh Indonesia sepakat untuk menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk yang pertama kalinya sejak Kornas berdiri. Kornas Jokowi mengusung tema “Mengawal Nawacita, Menuju Kedaulatan Bangsa” pada rapimnas ini.
Dalam pembahasan rapimnas kali ini, Kornas Jokowi menaruh perhatian pada program-program pemerintahan Jokowi mengenai ‘Pembangunan Indonesia dari pinggir’ serta turut menjaga kedaulatan bangsa dengan ‘Menasionalisasikan Freeport’.
Rapimnas pertama ini, dibuka oleh Dewan Pembina Kornas Jokowi sekaligus Perwakilan Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo. Rapimnas Kornas Jokowi juga dihadiri oleh para tamu undangan dari berbagai kalangan, baik pejabat, pengusaha dan peninjau dari organisasi relawan lainnya.
Selain itu, di kalangan internal Kornas Jokowi, Rapimnas memiliki tujuan lain diantaranya, sebagai ajang konsolidasi, ajang menyinergikan visi dan gerak organisasi-baik di tingkat pusat maupun daerah, ajang musyawarah pimpinan dan juga ajang mempererat tali silaturahmi antara pengurus Kornas Jokowi.
Mengenai situasi perpolitikan nasional, Akhrom berpendapat, kita memang harus membahas permasalahan Freeport ini karena hasilnya nanti akan menentukan sikap kita terhadap tindakan pemerintahan Jokowi kepada Freeport.
“Permasalahan Freeport ini sudah berlangsung sejak lama. Ada beberapa masalah yang muncul sejak kehadiran Freeport di Indonesia di antaranya, tanah Papua semakin rusak karena sumber daya alamnya terus digerus, masyarakat Papua belum mencapai kesejahteraan, pemasukan untuk negara tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh Freeport, dan masih banyak lagi lainnya,” ungkap Akhrom.
Lebih lanjut, seluruh pengurus Kornas Jokowi, baik di tingkatan pusat maupun daerah, berharap dengan terselenggaranya Rapimnas Kornas Jokowi, Kornas Jokowi baik pusat dan daerah bisa terlibat dalam program-program kerja pemerintahan Jokowi serta dapat memperluas organisasi hingga 2018 mendatang.
“Rapimnas I Kornas Jokowi diselenggarakan pada 10-12 Maret 2017 di Wisma Kementerian Tenaga Kerja, Wisma Karya Jasa yang berlokasi di Ciloto, Cisarua, Jawa Barat, diharapkan akan melahirkan keputusan-keputusan organisasi yang bersifat nasional dan strategis sehingga Kami masih dapat tegak lurus bersama Jokowi hingga 2019 mendatang,” kata Akhrom. (*/dade/rel)
