HARIANTERBIT.CO – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Komite Rakyat Nasional (Kornas) Abdul Havid Permana menyampaikan, pemerintah sekarang tidak perlu mundur dengan ancaman PT Freeport Indonesia (FI) untuk membawa permasalahan pernjanjian kontrak ke ranah Abritrase Internasional.
“Mereka menganggap kita melanggar aturan, tidak habis di situ saja, Freeport juga mengancam akan mem-PHK-kan karyawannya. Sungguh luar biasa Freepot ini sampai mengancam kedaulatan negara. Pemerintah tidak perlu takut, pemerintah kini tidak sendiri, kami dan rakyat Indonesia siap bersama-sama melawan arogansi Freeport,” ucap Abdul Havid, Rabu (22/2).
Dengan adanya persyaratan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan membuat PT FI keberatan untuk mengikuti persyaratan itu. “Bagi kami rakyat Indonesia apa yang dilakukan pemerintah sudah benar demi kedaulatan negara dan bangsa Indonesia,” kata Havid.
Sudah terlalu lama Freeport menikmati hasil sumber daya alam Indonesia terutama Papua. Kinilah saatnya mereka mengikuti persyaratan itu. Sebenarnya tidak berat apa yang menjadi persyaratan pemerintah bila ingin mengekspor konsentrat, pertama disvestasi saham 51 persen, kedua membangun smelter, dan yang ketiga membayar pajak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan yang berlaku.
“Ironisnya terkait pajak, Freeport selama ini membayar dengan sistem flat atau rata kepada negara, ini kan aneh dan tidak adil bila mereka masih ngeyel,” ucap Havid.
PT FI sudah membodohi bangsa Indonesia utamanya rakyat Papua. Mereka mengeruk kekayaan alam Indonesia, mereka juga mau mengatur negara dengan peraturan mereka, sungguh terbalik logika berpikir mereka.
“Coba bayangkan sumber daya alam milik kita, masak mereka mau mengatur kedaulatan kita dengan keinginan mereka. Oleh karena itu Komite Rakyat Nasional dengan tegas mendukung sikap pemerintah untuk Freeport,” tandas Havid. (*/dade/rel)
