HARIANTERBIT.CO – Kondisi ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Purwakarta dan Padalarang, semakin hari kondisinya semakin rusak bahkan ada beberapa titik jalan dalam kondisi rusak parah. Kerusakan jalan yang sebelumnya mulus dan mantap lebih diakibatkan karena padatnya lalu-lintas kendaraan berat yang intens melintasi jalur Padalarang-Purwakarta.
Ruas jalan Padalarang-Purwakarta mulai terlihat kerusakannya pascakondisi jembatan Cisomang (jalur Tol Purbaleunyi), dalam perbaikan karena mengalami pergeseran tiang. Sejak itu untuk kendaraan berat seperti truk, fuso dan bus dilarang melintasi jembatan Cisomang. Sehingga semua jenis kendaraan tersebut harus melintasi jalur alternatif atau ruas jalan nasional Padalarang-Purwakarta. Praktis jalur tersebut dipadati kendaraan besar dan kemacetan pun tak dapat dihindari bahkan sering terjadi kecelakaan seperti truk terguling dan bus bertabrakan.
Pantauan HARIANTERBIT.co, jenis kerusakan jalan tersebut adalah berlubang dengan kedalaman 5 cm dan bergelombang sehingga dapat membahayakan pengguna jalan terutama pada malam hari. Bahkan ada beberapa titik ruas jalan yang hancur atau rusak parah, seperti di daerah Wadon (batas Kabupaten Bandung Barat-Purwakarta). Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda adamya perbaikan pada ruas jalan Padalarang-Purwakarta, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Bina Marga Jabar.
Melihat kondisi ini tak urung membuat masyarakat pengguna jalan, ruas Padalarang-Purwakarta mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Hal itu terbukti dengan banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat kepada pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta. Masyarakat seolah tak mempedulikan status jalan tersebut milik kewenangan provinsi atau Purwakarta.
Namun demikian Kepala Dinas Bina Marga Purwakarta Budi Supriyadi menanggapi hal tersebut secara serius. “Pihaknya berkeinginan adanya sosialisasi aktif dari semua pihak tentang status jalan tersebut atau ruas jalan,” kata Budi.
Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat tidak menumpahkan kekesalannya kepada Dinas Bina Marga Kabupaten (Purwakarta-red). Kendati keluhan atau bersifat laporan tetap diakomodir karena tugas pelayanan publik harus tetap dilakukan. “Tetapi kami memiliki kendala dalam persoalan tindak lanjut,” ucap Budi. (ronny)
