HARIANTERBIT.CO – Berkaitan dengan berkembangnya isu adanya hacker (peretasan) atau permainan data dalam penghitungan suara akibat ‘error’ akses pada laman Pilkada 2017 KPU beberapa kali sejak Rabu (15/2). Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KBPII) mengusulkan agar dilakukan audit sistem teknologi informasi (TI) pada Sistem Perhitungan Suara (Situng) KPU Pilkada 2017.
Ketua Umum Pengurus Besar KBPII Nasrullah Larada mengatakan, audit ini dilakukan demi menjaga kredabilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada. “Demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada, perlu kiranya segera dilakukan audit sistem TI di KPU daerah maupun KPU pusat,” katanya Nasrullah, Kamis (16/2).
Audit sistem ini, lanjut Nasrullah, hendaknya dilakukan oleh tim independen yang disetujui oleh partai-partai pengusung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada DKI. Di samping menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana Pilkada 2017 terutama Pilkada DKI, audit sistem merupakan langkah untuk membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI selalu mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan.
“Keberanian untuk melakukan audit sistem TI merupakan langkah bijak jika kita akan mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan. Sebaliknya, jika penyelenggara pilkada tidak berani melakukan audit sistem TI KPU, maka sangat wajar jika banyak masyarakat akan selalu mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada terutama DKI, yang menjurus pada sentimen negatif,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, situs Pilkada 2017 KPU sempat mengalami ‘error’ dan ‘down’ sehingga tidak bisa diakses beberapa saat dan beberapa kali oleh masyarakat dari berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada pada 15 Februari 2017, sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap sistem pengunggahan data real count KPU hasil pilkada. (*/dade/rel)
