HARIANTERBIT.CO – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Cirebon menuntut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon untuk lebih serius dalam melaksanakan tugasnya serta menindak tegas kontraktor nakal yang bekerja tidak sesuai kesepakatan.
Menurut Gemsos melalui juru bicaranya, Muhaimin (Mumu), proyek Rp96 miliar dari pendapatan APBN, yang diperuntukkan bagi peningkatan insfrastruktur jalan, jembatan, trotoarisasi dan drainase, diduga kuat banyak ditemukan berbagai pelanggaran dari kontraktor dengan pekerjaan yang tidak sesuai spek molornya waktu pengerjaan dan permasalahan teknis lainnya yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan DAK Rp96 miliar tersebut.
“Hal ini kontradiktif dengan tujuan Perpres No 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyedia Infrastruktur (KBPU), Pasal 3 poin (b), yang berisi mewujudkan penyediaan insfrastruktur yang berkualitas, efektif, efesien, tepat sasaran dan tepat waktu,” terang Muhaimin, jubir Gemsos, di depan pintu gerbang kantor DPUPR Kota Cirebon saat berorasi menyoal maslah pekerjan DAK Rp96 miliar yang amburadul, Kamis (9/2).
Aksi yang digelar sekitar pukul 10.00 WIB, Kamis (9/2) ini, Gemnsos tak bisa menemui Kepala DPUPR yang kabarnya tengah bersama kalangan DPRD di kantor DPRD Kota Cirebon. Melihat tak bisa menemui Kepala DPUPR, usai orasi mahasiswa yang tergabung dalam Gemsos Cirebon ini pun langsung membubarkan diri, dan menuju gedung DPRD untuk mengejar dan menemui Kepala DPUPR agar mau berdialog dengan mahasiswa. (nurudin)
