HARIANTERBIT.CO – Ratusan Ulama Banten yang tergabung dalam Forum Ulama Banten bersilaturahmi ke KPK dan menggelar istigosah untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Pimpinan Forum Ulama KH Buchori Al-Aroby, mengatakan silaturahmi mereka ke KPK adalah untuk meminta pimpinan lembaga riswah ini mengumumkan cagub Banten tersangka korupsi dan gratifikasi.
KH Buchori mengatakan kedatangan mereka ke KPK merupakan gerakan Amar Ma’ruf Nahyi Munkar. Kiai menambahkan bahwa Banten merupakan salah satu wilayah yang sedang disorot terkait permasalahan korupsi, jika salah satu calon gubernurnya diduga terlibat korupsi namun tidak dilakukan pencegahan sedari dini, Banten akan makin terpuruk.
“Terhina sekali rasanya, jika nanti rakyat Banten salah memilih, Naudzubillah jika sampai suatu hari nanti calon yang terpilih diumumkan jadi tersangka. Tugas kami mengingatkan KPK bahwa mencegah terjadinya kerusakan lebih bersifat urgent atau mendesak, sementara membangun kebaikan adalah important atau penting,” ujarnya.
Sementara itu pimpinan Forum Ulama Banten lainnya, KH Rohimuddin Husein, menyatakan bahwa banyak informasi beredar di media massa, media elektronik dan media sosial yang juga menjadi perbincangan di banyak pengajian mengenai adanya pernyataan pimpinan KPK bahwa ada cagub Banten yang nanti setelah pilkada akan ditetapkan tersangka.
“Ini seperti palu godam yang menghantam. Kenapa tidak dicegah sejak dini, seharusnya fungsi pencegahan dijalankan dalam artian setidaknya KPK bisa memberitahu KPUD agar calon itu tidak diloloskan atau langsung saja umumkan agar masyarakat tidak salah memilih,” katanya.
KH Rohimuddin menjelaskan Forum Ulama Banten sengaja membentuk tim yang dikhususkan membaca dan mengkaji mengenai kasus korupsi yang disinyalir melibatkan cagub ini. “Hasilnya ini, kami datang bersilaturahmi meminta KPK mengumumkan saja calon gubernur tersangka itu,” jelasnya.
KH Rohimuddin menambahkan pihaknya membaca risalah persidangan pengadilan. Terungkap ada beberapa saksi dan bukti yang diduga menguatkan keterlibatan Rano Karno dalam kasus suap/gratifikasi. “Ini harus ditindaklanjuti secara tuntas oleh KPK tanpa harus mempertimbangkan aspek politik, umumkan sekarang, jangan menunggu pilkada usai, itu lebih maslahat,” pungkasnya.
