HARIANTERBIT.CO – Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto menyebutkan, kemandirian suatu bangsa membutuhkan penguasaan teknologi dan inovasi. Sayangnya inovasi anak bangsa masih sulit menembus industri di negerinya sendiri.
“Perlu usaha yang luar biasa agar inovasi karya anak bangsa bisa diterima dan diproduksi secara massal di negerinya sendiri. Contohnya inovasi BPPT berupa garam farmasi yang baru saja diproduksi lokal oleh Kimia Farma selaku mitra BPPT,” kata Unggul Priyanto, dalam acara Media Gathering BPPT 2017, di Gedung II BPPT Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).
“Untuk bisa diterima industri sampai diproduksi massal seperti saat ini, dibutuhkan waktu hampir 20 tahun, selama ini hampir 99 persen bahan baku obat, seperti garam farmasi harus impor dari luar, padahal bahan baku seperti garam farmasi ini sangat mendasar dalam industri farmasi, khususnya untuk bahan baku infus,” lanjutnya.
Sementara itu, inovasi lain yang telah dihasilkan BPPT sepanjang 2016 yakni, ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) untuk navigasi pesawat terbang, teknologi ini sudah digunakan di Bandara Ahmad Yani Semarang.
Menurut Kepala BPPT, teknologi tinggi karya anak bangsa itu belum bisa diproduksi massal kendati pihaknya sudah memcoba menggandeng industri dalam negeri. Kendalanya, radar tersebut belum tersertifikasi hingga saat ini pihaknya bersama pemangku kebijakan terkait tengah berupaya menyusun regulasinya.
“Selain biaya, regulasi dan kebijakan yang tidak berpihak pada pengembangan industri memang menjadi momok bagi inovasi teknologi di Indonesia, contohnya seperti inovasi ADS-B tadi,” ungkap Unggul.
Kendati sulit diproduksi karena regulasinya tidak ada, padahal banyak bandara di Indonesia yang belum memiliki radar, khususnya di kawasan timur. Selain aturan, belum ada kebijakan yang berpihak pada inovasi teknologi di dalam negeri. Misalnya pemberlakuan insentif pajak dan kewajiban bagi BUMN untuk mengutamakan teknologi anak bangsa jika teknologinya sudah ada di sini.
“Kendala lainnya dalah rendahnya serapan teknologi dan anggaran riset Indonesia. Anggaran riset kita hanya 0,09 persen dari PDB nasional,” pungkas Unggul. (*/dade/rel)
