HARIANTERBIT.CO – Rencana aksi damai pada 2 Desember 2016 telah menjadi trending topic di seluruh dunia. Aksi damai ini adalah aksi susulan pada 4 November 2016, di mana umat Islam menuntut petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alia Ahok dipenjara, karena diduga menistakan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Republik Mayjen TNI (Purn) Ir Dr Suharno Prawiro MM, turut mendoakan rencana aksi umat Islam Indonesia pada 2 Desember 2016. “Sahabat-sahabatku yang akan aksi damai 212. Semoga Allah Swt meridhai sukses perjuangan dunia dan akhirat. Selanjutnya, tunjuki jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk,” kata Suharno, di Jakarta, Kamis (1/12).
Kendati turut mendoakan langkah dan perjuangan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui parlemen jalanan dengan cara aksi damai, menurut Suharno, perjuangan perlu strategi nasional.
“Seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan berbagai kekuatan nasional, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang, untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional,” ujarnya.
Suharno melanjutkan, perjuangan memang membutuhkan dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan. Namun begitu perlu dikaji lebih dalam biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam berjuang, apakah sepadan dengan tujuan dan target yang hendak dicapai.
“Aksi damai 411, tujuannya adalah agar Polri segera menetapkan status Ahok sebagai tersangka. Demi tujuan itu, menggunakan tenaga lebih kurang 1 juta orang, yang berpartisipasi misal diambil rata-rata seorang yang ikut demo dengan sukarela mengeluarkan biaya Rp200.000 per orang, jika dikalikan 1 juta, totalnya Rp200 miliar, apakah sepadan dengan tujuan,” kata Suharno mempertanyakan.
Lebih lanjut mengenai aksi damai kasus Ahok pada 2 Desember adalah, masyarakat menuntut kejaksaan agar Ahok dipenjara. Anggaplah, diestimasikan massa aksi damai 212 ini mencapai 2 juta orang yang datang dari berbagai penjuru Indonesia, ada yang jalan kaki dari Ciamis, Bandung, naik pesawat dari Riau, bahkan dari negara tetangga Malaysia pun ikut datang.
“Jika diestimasi masyarakat yang datang dari luar Jakarta mengeluarkan biaya secara sukarela rata-rata per orang menghabiskan Rp500.000 dikali 2 juta, Rp1 triliun jumlah uang yang terpakai, lalu setelah itu berapa kali lagi masyarakat harus berdemo, bukankah hal tersebut akan menguras kekuatan/energi kita,” kata Suharno.
Ketua Umum Partai Republik ini menyampaikan, untuk menyalurkan aspirasi dan berjuang seperti itu merupakan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya Komisi 3, yang telah dipilih rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali.
“Apakah para sahabat tidak sabar menunggu pergantian mereka lima tahuna, untuk 2019 tinggal tiga tahun lagi. Karena ‘sabar dan salat adalah bagian dari perjuangan dengan menggunakan kekuatan melalui saluran jalan partai dan DPR,” tandasnya.
Menurut Suharno Prawiro, 560 anggota DPR sudah bisa membuat amandemen/mengubah UUD 1945, dan bisa menentukan yang lain-lainnya lagi. “Maka jangan golput ketika pemilu. Ketika partai dan DPR tidak memperjuangkan aspirasi, terus membuat DPR jalanan. Dan mohon maaf jika saya tidak ikut demo,” katanya.
“Karena saya sudah berjuang menempuh pemilu lima tahunan. Berjuang itu haruslah terencana terstruktur, sesuai peraturan perundang-undangan NKRI, melalui Partai Republik. Belum tenaga dan dana yang pasti dikeluarkan negara untuk aparat keamanan. Dan kemungkinan konflik, korban fisik. Rawan disusupi agenda kepentingan asing, yang tidak ingin Indonesia jaya. Hal tersebut seyogianya menjadi perhitungan dan pertimbangan sebelum melakukan parlemen jalanan,” pungkas Suharno. (*/dade)
